Sepekan, Rakor Lintas Sektor hingga Putusan MK terkait UU Ciptaker

Sepekan, Rakor Lintas Sektor hingga Putusan MK terkait UU Ciptaker

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti rapat terbatas lintas sektor persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru 2022 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/11/2021). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/am.

Jakarta (ANTARA) - Berita hukum yang terjadi selama sepekan (Senin-Sabtu, 22-27 November) namun masih menarik untuk disimak, mulai dari Kapolri paparkan strategi pengamanan antisipasi lonjakan COVID-19 dalam rapat koordinasi lintas sektor hingga Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut rangkuman selengkapnya.

1. Kapolri paparkan strategi cegah lonjakan COVID-19 Natal-Tahun Baru
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rapat koordinasi lintas sektor di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/11), memaparkan strategi pengamanan dalam rangka mencegah lonjakan kasus COVID-19 pada libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Strategi yang di maksud, adalah strategi penanganan dari hulu dan hilir, pengawasan ketat protokol kesehatan (prokes) di seluruh moda transportasi laut, udara dan darat.

Selengkapnya di sini:

2. Tiga oknum TNI-Polri yang baku pukul di Ambon jalani pemeriksaan
Ketiga oknum TNI dan Polri yang baku pukul di Kota Ambon, Provinsi Maluku, sudah berdamai, namun tetap menjalani pemeriksaan di kesatuan masing-masing terkait insiden tersebut.

Selengkapnya di sini:

3. KPK panggil empat saksi kasus korupsi KTP-elektronik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-elektronik/KTP-el).

Selengkapnya di sini:

4. Densus 88 ungkap peran Farid Okbah CS dalam pendanaan teroris JI
Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap peran penting dari Farid Okbah dan Ahmad Zain An Najah di yayasan pendanaan milik kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yakni sebagai orang yang dimintai petunjuk dalam pengumpulan dan penyaluran dana.

Selengkapnya di sini:

5. MK nyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Selengkapnya di sini:

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021