Namun laporan tahunan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS itu juga mencatat masih ada sejumlah masalah HAM di Indonesia, dari kesewenang-wenangan aparat keamanan hingga korupsi pejabat, termasuk dalam sistem peradilan.
Dalam laporan tahun ke-35 yang dibuat Deplu AS itu, pada sepanjang 2010 pemerintahan negara-negara di berbagai kawasan terus melakukan pelanggaran HAM secara serius.
Untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, AS menyebut China, Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Korea Utara sebagai tempat pelanggaran HAM serius masih terjadi.
Sebaliknya, tiga negara yaitu Kolombia, Guinea dan Indonesia, dinilai mengalami perkembangan positif soal HAM.
Khusus untuk Indonesia, penghormatan terhadap HAM pada 2010 terus meningkat sejak 12 tahun lalu ketika Indonesia memulai proses transisi menuju demokrasi.
Walaupun kelemahan di bidang sistem peradilan terus berlangsung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sebagai pendukung kuat terhadap aturan hukum, pertanggungjawaban dan masyarakat madani.
Laporan juga menyebut media di Indonesia tetap sebagai salah satu pers paling bersemangat di Asia.
AS melihat profesionalisasi militer Indonesia terus berjalan kendati ada laporan mengenai sejumlah pelanggaran HAM oleh personil militer, terutama di Papua, juga sanksi yang seringkali tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.
Selama tahun 2010, AS mencatat sejumlah masalah HAM di Indonesia, antara lain kesewenang-wenangan dan pembunuhan oleh aparat keamanan di Propinsi Papua dan Papua Barat, premanisme, hukuman tidak setimpal terhadap sejumlah pejabat, dan korupsi pejabat, termasuk pada sistem peradilan.
Masalah lainnya adalah pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, kekerasan sosial terhadap kelompok agama, perdagangan manusia, kegagalan untuk melaksanakan standar-standar menyangkut ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja.
"Indonesia memperlihatkan media yang bebas dan bersemangat serta masyarakat madani yang berkembang (namun) pada saat yang sama menghadapi tantangan dalam mencegah pelanggaran oleh aparat keamanan dan menentang intoleransi agama," kata Menteri Luar AS Hillary Clinton, ketika meluncurkan Laporan HAM 2010 di Washington DC, Jumat waktu AS.
Menurut Departemen Luar Negeri AS, selain oleh Kongres, laporan HAM ini juga digunakan oleh kalangan pemerintah AS dan banyak negara lainnya, serta kalangan individu dan lembaga swadaya masyarakat sebagai sumber informasi penting tentang apa yang sedang terjadi di dunia.
Hillary Clinton mengatakan ada tiga arah pelanggaran HAM yang berkembang pada 2010 dan mengganggu AS.
Pertama, meluasnya tindakan keras terhadap para aktivis sosial seperti di China, Rusia dan Venezuela. Kedua, sejumlah negara membatasi penggunaan internet.
"Lebih dari 40 pemerintah saat ini melakukan pembatasan internet melalui berbagai cara," kata Hillary.
Dan ketiga, penindasan terhadap kelompok minoritas, dari minoritas ras sampai kalangan homoseksual.(*)
K-TNY/A011
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
