Jakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Faisal meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk kreatif mencari alternatif sumber pembiayaan bagi bisnisnya.

"BUMD harus lebih kreatif mencari sumber pembiayaan serta mengembangkan skema bisnis lainnya agar tidak selalu bergantung kepada PMD dan membebani APBD Provinsi DKI Jakarta," kata Faisal di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan terkait rencana Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp5,63 triliun untuk BUMD DKI Jakarta. Anggaran ini masuk dalam Rancangan RAPBD DKI tahun 2022.

Suntikan modal itu bakal dikucurkan kepads empat BUMD, yakni PT MRT Jakarta (Rp4,71 triliun), Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Rp250 miliar), PDAM (Rp322,57 miliar) dan PD PAL Jaya (Rp350 miliar).

Baca juga: DPRD DKI target rampungkan dua Perda BUMD hingga akhir 2021
Baca juga: DPRD DKI dorong BUMD kreatif dan tidak andalkan PMD


Hal ini juga menjadi sorotan Fraksi PAN yang mengutarakan BUMD seharusnya menjalankan misi untuk mendulang untung (profit making), penyedia pelayanan umum (public services).

"BUMD diharapkan meningkatkan perannya dalam aspek efisiensi, produktivitas dan keuntungan sehingga mampu berperan menjadi salah satu sumber keuangan yang penting bagi DKI Jakarta," ujar Anggota Fraksi PAN Guruh Tirta Lunggana

Adapun Fraksi PKB-PPP menilai sebaiknya PMD lebih diutamakan untuk disuntikan pada badan usaha bidang krusial.

"Suntikan modal DKI sebaiknya diberikan untuk BUMD DKI yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan pangan, gizi, air bersih, dan perumahan," kata Wakil Ketua PKB-PPP Jamaludin Lamanda.
Baca juga: BUMD DKI diharapkan gandeng SMK-BLK untuk atasi pengangguran
Baca juga: Bank DKI kembali raih "Top of the Top" di ajang Top BUMD Awards 2021

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021