Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pihaknya bersama unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan menutup ruang pungutan liar (pungli) pada seluruh layanan publik.

"Di sini selalu ada ruang, kami sebutnya greed atau keserakahan, muncul potensi pungli. Kami ingin sama-sama pastikan bahwa di Jakarta terbebas dari pungli itu," kata Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Baca juga: Lima anggota Satpol PP Jakarta Barat dihukum potong gaji

Upaya menutup ruang pungli itu dilaksanakan salah satunya melalui penandatanganan Komitmen Bebas Pungli 2021 dari Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan Kejaksaan Tinggi yang disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Anies menyebut jajaran yang tersebar pada enam kota dan kabupaten di DKI juga memiliki kesamaan komitmen untuk memberantas pungli atau korupsi.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan sebelumnya pihaknya menerapkan digitalisasi sehingga layanan publik dilakukan secara transparan dan menekan potensi pungli.

Baca juga: Cekcok petugas keamanan dengan warga perumahan diduga terkait pungli

Sedangkan dari sisi petugas di lapangan, Anies mengungkapkan para personel mendapatkan penghasilan yang cukup sehingga optimistis dapat menutup potensi pungli.

"Komitmen ini kami lakukan sekarang sebagai bukti bahwa kota ini terbebas dari pungli, mudah-mudahan ini akan memberikan ketenangan di dalam urusan dengan pemerintah," ucap Anies.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mencanangkan provinsi bebas pungli terutama pada sektor layanan publik.

"Jakarta ini jendela negara, siapa yang ingin tahu Indonesia, lihatlah Jakarta. Jakarta bagus, Indonesia kesannya bagus. Jakarta jelek, kesan tentang Indonesia akan jelek," tutur Anies.

Baca juga: Saber pungli tegaskan telah tindaklanjuti soal pungli Samsat Jaktim

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Taufik Ridwan
Copyright © ANTARA 2021