Jakarta (ANTARA) - Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai dimensi ekonomi hijau yang berkelanjutan, termasuk menjadi pelaku yang memanfaatkan kekayaan alam tanpa memberikan dampak buruk, kata Manager Stakeholder Engagement Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase (MFP4) Hening Parlan.

Dalam diskusi virtual Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diadakan dalam rangka COP-26 UNFCCC, Hening mengatakan perempuan dapat terlibat dengan tidak memberikan dampak buruk sebagai pelaku dari ekonomi hijau.

"Kedua, berkontribusi dalam ketahanan pangan dengan ekonomi kokoh," katanya dalam diskusi Paviliun Indonesia COP-26 membahas tentang perempuan dan ekonomi hijau, dipantau via virtual dari Jakarta pada Senin.

Selain itu perempuan juga berkontribusi dalam unsur pemerataan dan kesejahteraan di mana pemanfaatan yang berkelanjutan dapat dinikmati oleh semua pihak.

Baca juga: Dukung ekonomi hijau, RI gabung dengan Clean Energy Demand Initiative

Baca juga: Ketua DPR RI dukung dunia terapkan ekonomi hijau untuk kurangi emisi


Perempuan juga berperan dalam menggunakan keanekaragaman hayati seperti contohnya pemanfaatan hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dalam kesempatan tersebut, pelaku ekonomi hijau Elvi Putri Yanti sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani Trigona dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengatakan langkah pembentukan itu dilakukan untuk mendorong kemandirian perempuan dengan mengelola sumber daya alam yang ada.

Elvi mengatakan para perempuan yang tergabung dalam kelompok tani tersebut mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar untuk menjadi produk dengan nilai tambah yang dijual untuk membantu perekonomian keluarga. Bersama kelompoknya, dia memproduksi beberapa produk non-kayu seperti kopi dan bawang goreng untuk diperjualbelikan.

Selain itu, pemanfaatan tanpa eksploitasi itu juga didasari fakta bahwa daerahnya di Kabupaten Sigi sering mengalami bencana alam seperti banjir dan longsor.

"Dari sinilah kami melihat bahwa perlunya kaum perempuan untuk bersama-sama dengan laki-laki untuk menjaga sumber daya alam yang ada dan lingkungan kita," kata Elvi.

MFP4 sendiri adalah program hasil kerja sama Indonesia lewat KLHK dan pemerintah Inggris untuk memperkuat tata kelola hutan dan reformasi pasar demi mengurangi penggunaan sumber daya hutan secara ilegal.*

Baca juga: Airlangga: RI dan AS tingkatkan kerja sama pengembangan ekonomi hijau

Baca juga: Erick ingin transformasi BUMN gunakan prinsip ekonomi hijau

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021