Agar pemerintah selalu melibatkan nelayan secara aktif dalam upaya rehabilitasi dan pengelolaan bakau agar berfungsi memberikan kesejahteraan bagi nelayanJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyatakan bahwa kalangan nelayan yang banyak bertempat tinggal di kawasan pesisir perlu untuk lebih dilibatkan dalam penanaman mangrove yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
"Agar pemerintah selalu melibatkan nelayan secara aktif dalam upaya rehabilitasi dan pengelolaan bakau agar berfungsi memberikan kesejahteraan bagi nelayan," kata Johan Rosihan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Johan mengingatkan bahwa saat ini, negara Indonesia kehilangan 900 ribu hektar mangrove padahal mangrove berperan penting untuk mempercepat penurunan emisi karbon.
Selain itu, ujar dia, ekosistem hutan mangrove memiliki peran sangat penting bagi kehidupan nelayan karena selalu berhubungan langsung dengan ekosistem hutan bakau.
Ketua DPP PKS ini merasa prihatin dengan kondisi hutan bakau di Indonesia yang terus mengalami kerusakan dan pengurangan luas lahan dengan kecepatan kerusakan mencapai 530.000 hektare per tahun sementara laju rehabilitasi hutan bakau masih sangat jauh lebih lambat dibanding laju kerusakannya.
"Saya mendorong Pemerintah untuk bekerja keras menjaga ekosistem hutan bakau secara ekologis dan ekonomis dengan pola kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan peduli dengan kelestarian lingkungan dalam perencaan pembangunan nasional," ucap Johan Rosihan.
Ia juga menyoroti kinerja pemerintah untuk mencapai target rehabilitasi hutan bakau (mangrove) yang baru mencapai 60 ribu hektar, yang dinilai sebagai bentuk target yang besar namun tidak didukung kebijakan anggaran yang memadai.
Johan mengemukakan, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi telah meminta dukungan Internasional untuk mengejar target seluas 600 ribu hektar hingga 2024.
"Isu ini telah diangkat pada level dunia namun tidak diimplementasikan dalam wujud nyata berupa kebijakan yang lebih serius dan rendahnya dukungan APBN untuk program rehabilitasi hutan bakau ini," paparnya.
Sebelumnya terkait penanaman mangrove, sejumlah instansi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah mendorong penanaman mangrove di wilayah rawan abrasi di kawasan pesisir nusantara yang juga banyak ditinggali nelayan, termasuk dengan penyaluran bibit mangrove di sejumlah daerah.
"Berbagai aktivitas di darat maupun aktivitas di laut juga memberikan andil pada turunnya kondisi ekosistem mangrove. Karenanya, salah satu cara KKP adalah melakukan rehabilitasi bersama masyarakat," kata Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Pamuji Lestari.
KKP, ujar dia, telah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain dengan menyalurkan bantuan bibit mangrove sekaligus penanaman mangrove di lahan seluas 25,14 hektare di area rawan abrasi Desa Lontar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Bantuan disalurkan melalui Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Serang kepada Kelompok Tani Mangrove Pelita Bahari berupa penyediaan bibit mangrove dari jenis Rhizopora sp. sebanyak 125.700 bibit serta penyediaan sarana dan prasarana penanaman di antaranya pagar, ajir, dan papan informasi.
"Dalam rangka menjalankan program PEN dan memperingati HUT KKP ke-22, KKP salurkan bantuan kepada kelompok masyarakat yang melakukan upaya mempertahankan keberadaan ekosistem pesisir dari kerusakan dan memulihkan kembali kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak," jelas Lestari.
Lestari juga menerangkan bahwa saat ini sebagian besar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berada dalam kondisi terdegradasi karena pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan serta konversi lahan menjadi peruntukan yang baru.
Baca juga: Wamen LHK: Ekosistem mangrove penting untuk kontrol perubahan iklim
Baca juga: Presiden Jokowi tanam mangrove di Abu Dhabi
Baca juga: Pakar: Pengelolaan pesisir harus dimulai dari rehabilitasi mangrove
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021
