KPK dalami dugaan aliran uang diterima Bupati Kuansing

KPK dalami dugaan aliran uang diterima Bupati Kuansing

Dokumentasi - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK mengamankan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau, terkait dugaan suap perizinan perkebunan. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/hp.

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan aliran sejumlah uang yang diterima oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra terkait kasus dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di daerah itu.

"Tim penyidik KPK memeriksa 10 orang saksi atas kasus yang menjerat Bupati Kuansing," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan penyidikan terhadap 10 orang saksi tersebut dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Pekanbaru.

Baca juga: KPK dalami pemberian fasilitas perpanjang izin HGU sawit di Kuansing

Baca juga: KPK geledah kamar tahanan Andi Putra terkait unggahan di Facebook


Para saksi yang diperiksa penyidik yakni Andi Meiriki yang merupakan Staf di bagian Umum Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Hendri Kurniadi ajudan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Mardiansyah Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMPTSPTK.

Selanjutnya, penyidik juga memeriksa Asisten 1 Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Singingi yakni Muhjelan, Riko seorang protokoler di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Ibrahim Dasuki Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikutnya, Dwi Handaka Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau dan Plt Kepala Kantah Kabupaten Kuantan Singingi, serta Deli, Yuda dan Sabri yang ketiganya merupakan supir.

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi oleh tim penyidik terkait dengan proses perizinan HGU PT Adimulia Agrolestari," ujar Ali Fikri.

Disamping itu, juga dilakukan klarifikasi terkait dugaan adanya pengurusan dan penerbitan salah satu rekomendasi izin oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat yang tidak sebagaimana mestinya.
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021