MPR: Kebijakan pemerintah ke Papua sudah baik meski perlu ditingkatkan

MPR: Kebijakan pemerintah ke Papua sudah baik meski perlu ditingkatkan

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid. ANTARA/HO-MPR RI/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menilai kebijakan pemerintah terhadap Tanah Papua termasuk baik meski tetap perlu meningkatkannya dengan melakukan pendekatan kultur masyarakat setempat.

"Harapan saya, pemberdayaan Papua harus dekat dengan kultur masyarakat Papua," kata Jazilul Fawaid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Papua memiliki kultur dan asal usul yang unik dibandingkan suku-suku lain. Bahkan, keunikan itu mendapat pengakuan internasional, salah satunya hasil karya orang-orang Papua berupa noken.

Oleh sebab itu, lanjut dia, tidak hanya pendekatan kultur, tetapi juga perlu dilanjutkan dengan diplomasi terkait dengan Papua di tingkat internasional. Pasalnya, Bumi Cenderawasih juga kaya sumber daya alam.

"Diplomasi penting karena sering kali Papua mendapatkan simpatik dari internasional," kata Jazilul Fawaid.

Menurut dia, diplomasi terkait dengan Papua harus disesuaikan untuk menepis kecemburuan dan anggapan adanya eksploitasi pusat terhadap daerah.

Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan saja, tetapi harus dengan pendekatan budaya. Misalnya, memaksimalkan peran pemuka agama yakni pastor guna merangkul masyarakat di pedalaman.

"Orang Papua di desa-desa cenderung lebih menghormati pemuka agama daripada pejabat lokal setempat," ujarnya.

Senada dengan itu, Staf Khusus Wakil Presiden Masykuri Abdillah mengatakan bahwa pada era Presiden Jokowi pendekatan terhadap Papua lebih pada dialog dan tindakan afirmatif yang memberikan banyak kekhususan pada Papua.

Pada pelaksanaannya dana otonomi khusus (otsus) belum digunakan secara maksimal karena mekanisme kontrolnya belum cukup. Oleh karena itu, dia memandang penting pada otsus jilid II ada pendampingan agar penggunaan dana tersebut lebih efektif.

Tema pemerintah saat ini, kata dia, adalah percepatan pembangunan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan. Khusus pada otsus jilid II, pemerintah berusaha melibatkan generasi muda karena masih ada sekelompok kecil anak muda belum "merasa Indonesia".

"Pada tahun 2021, Pemerintah mengangkat 1.000 anak Papua untuk bekerja di perusahaan BUMN di luar Papua," kata Guru Besar UIN Jakarta tersebut.

Dalam upaya mengatasi konflik di Papua, kata dia, ada strategi baru yang diterapkan, yaitu dialog dengan tokoh dari berbagai kalangan, misalnya tokoh agama, adat, pemuda, perempuan, perguruan tinggi, seniman, dan tokoh lain yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

Baca juga: KSP: UU Otsus Papua jilid II akomodasi masyarakat adat

Baca juga: Wapres sebut penyelesaian dua RPP Otsus Papua hampir final
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021