Menko PMK pastikan penyelesaian kawasan kumuh di Solo

Menko PMK pastikan penyelesaian kawasan kumuh di Solo

Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka saat berada di Balai Kota Surakarta, Rabu (27/10/2021). ANTARA/Aris Wasita.

Solo (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy memastikan penyelesaian kawasan kumuh di Solo.

"Ini kunjungan saya dari tindak lanjut kunjungan sebelumnya. Untuk memastikan program kemarin yang jadi komitmen Solo tetap berlanjut," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Solo, Rabu.

Ia mengatakan salah satu yang dilakukan adalah pelaksanaan program rehabilitasi permukiman kumuh di wilayah Kota Solo yang sudah mulai berjalan.

"Kami harapkan tahun 2022 sudah selesai semua, karena itu kami kumpulkan semua sumber dana dari berbagai lini untuk menyelesaikan secara keroyokan. Saya sudah menyanggupi beberapa yang sudah saya percepat, termasuk membantu mencarikan sumber dari CSR untuk pembangunan layak huni yang tidak bisa didanai dari kementerian terkait termasuk PUPR karena jumlahnya banyak," katanya.

Untuk penyediaan fasilitas umum, dikatakannya, akan dikomunikasikan dengan kementerian dan lembaga lain.

"Solo harus jadi model, yang nanti kami harapkan jadi prototype penyelesaian kawasan kumuh di perkotaan yang lain. Sejauh ini ada beberapa kota yang jadi agenda dari Kementerian Koordinator PMK," katanya.

Baca juga: Kemenko PMK: Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya bansos

Baca juga: Pemerintah jadikan penanganan kawasan kumuh di Solo percontohan


Ia mengatakan untuk di Jawa Tengah belum ada yang menjadi objek pelaksanaan program tersebut kecuali di Kota Solo.

"Yang sudah Jawa Barat ada di Sukabumi, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Bangka Belitung. Kemarin saya juga sudah berkunjung ke Kendari," katanya.

Sementara itu, program tersebut merupakan bagian dari upaya penanganan kemiskinan di Indonesia.

"Lebih spesifik lagi kemiskinan ekstrem, kemiskinan ekstrem ini 70 persen itu berada di wilayah kantong. Maka penyelesaiannya harus pendekatan ekosistem, pendekatan lingkungan. Tidak bisa secara parsial orang per orang," katanya.

Ia mengatakan rata-rata yang terjadi di kantong kemiskinan tersebut adalah rumah tidak layak huni, daerah kumuh, sanitasi jelek, dan langka air bersih.

"Karena ini pendekatannya tidak mungkin tanpa perbaikan lingkungan seperti yang dilakukan oleh Pemkot Solo," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan terkait program tersebut masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Tahun ini 250 rumah selesai, PR-nya masih banyak dan harapannya tahun 2023 selesai. Targetnya harus mendekati nol persen," katanya.

Baca juga: Luas kawasan kumuh di Yogyakarta tersisa 114,72 hektare

Baca juga: Gunakan DAK Rp3,9 miliar, Kulon Progo bangun 111 rumah tanpa kumuh
Pewarta : Aris Wasita
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021