DKPP dan Untirta kerja sama perkuat demokrasi dan integritas pemilu

DKPP dan Untirta kerja sama perkuat demokrasi dan integritas pemilu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. Muhammad. ANTARA/HO-DKPP

Jakarta (ANTARA) -
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) bekerja sama dalam upaya memperkuat demokrasi dan integritas pemilu.
 
Ketua DKPP Muhammad dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya dan Untirta telah menandatangani nota kesepahaman (MoU).
 
Nota kesepahaman itu, kata dia, merupakan landasan bagi DKPP dan Untirta untuk melakukan kerja sama dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia.
 
"Untirta ini termasuk yang kami anggap bisa meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu kita," kata Muhammad.
 
Ia pun berharap penandatanganan MoU dapat melahirkan semangat, gagasan, dan prestasi baru yang berujung pada peningkatan kualitas demokrasi serta pemilu Indonesia.
 
Terlebih, dalam 3 tahun ke depan akan dilaksanakan pemilu bersejarah karena pemilu nasional akan diadakan pada tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, kata Muhammad, tentunya membutuhkan gagasan-gagasan yang luar biasa.
 
"Semoga kerja sama ini bisa dioperasionalkan pada hari-hari berikutnya," katanya lagi.
 
Sementara itu, Rektor Untirta Prof. Fatah Sulaiman berharap MoU itu dapat lebih mempererat hubungan antara DKPP dan Untirta sebagai perguruan tinggi yang menjunjung demokrasi dan pemilu yang berintegritas di Indonesia.
 
"Kami berharap penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan hakikat tujuannya," kata Fatah.
 
MoU tersebut disertai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Sekretariat DKPP dan Fakultas Hukum Untirta.
 
Ruang lingkup dari MoU dan PKS itu meliputi tujuh hal, yaitu riset/penelitian, seminar, kuliah magang/praktik kerja, produksi dan publikasi karya ilmiah, pertukaran tenaga ahli, pendampingan, dan narasumber atau pengajar tamu.
 
Dalam salah satu klausulnya, disebutkan bahwa MoU dan PKS akan berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani.

Baca juga: Hakim MK sebut terlalu banyak pihak terlibat dalam pemilu di Indonesia

Baca juga: DKPP berhentikan 2 anggota KPU Sabu Raijua dari jabatannya
Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021