Jangan sedikit-sedikit minta Penyertaan Modal Negara (PMN)Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) mendukung permintaan Presiden RI Joko Widodo agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berani bersaing terutama di pasar global.
"Agar mampu bersaing, BUMN harus lebih profesional. Jangan sedikit-sedikit minta penyertaan modal negara (PMN)," kata Ketua Bidang BUMN HIPMI Jaya Shandy Mandela Simanjuntak kepada media di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu menanggapi arahan Presiden kepada sejumlah Direktur Utama BUMN di Kabupaten Manggarai Barat dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, yang disiarkan Sabtu (16/10).
Shandy menyampaikan agar BUMN meningkatkan kinerjanya sesuai nilai profesionalisme.
“Sepakat dengan Presiden Jokowi untuk membuat BUMN profesional. Karena itu, kami mendorong agar BUMN meningkatkan kinerjanya sesuai nilai profesionalisme. Budaya BUMN seperti birokrat Hindia Belanda harus ditinggalkan dan benar-benar menerapkan budaya korporat,” kata Shandy.
Baca juga: Angan-angan Jokowi tentang BUMN yang lebih maju
Shandy mengatakan pula budaya birokrat Hindia Belanda itu di antaranya geraknya lambat dan inginnya dilayani bukannya memberikan pelayanan terbaik.
“Zaman sudah berubah, budaya harus berubah pula. BUMN harus gercep (gerak cepat), melayani, dan berorientasi pada pertumbuhan. BUMN bertumbuh bersama meningkatnya kemakmuran rakyat,” ucap Shandy.
Shandy selanjutnya menyampaikan sudah semestinya BUMN menjadi lokomotif perekonomian negara, bukannya menjadi beban negara.
“Sudah berkali-kali disuntik (modal), terus sakit lagi, sakit lagi. Apa itu bukan beban (negara)?” kata Shandy.
Ia menilai, ke depan, BUMN harus menjadi lokomotif perekonomian negara dengan gerbongnya itu adalah UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).
Baca juga: Tantangan BUMN dan peluang bermitra dengan perusahaan global
Karena BUMN itu, lanjut dia, aset negara dan mengurusi hajat hidup orang banyak, sementara UMKM itu usaha yang dilakukan oleh orang banyak.
Shandy menyampaikan kerap menemukan BUMN bukan menjadi lokomotif perekonomian, tapi malah menjadi beban UMKM atau bahkan menjadi beban negara.
“UMKM yang orang-orang HIPMI berkali-kali ketika bekerja sama dengan BUMN dan pekerjaannya sudah selesai, tapi pembayarannya telat dan ini beban bagi UMKM. Nah ini, (salah satu) contoh BUMN tidak menerapkan nilai profesionalisme itu,” kata Shandy.
Presiden Jokowi dalam arahannya menyoroti BUMN yang sering kali mendapatkan suntikan modal melalui PMN ketika kondisi keuangannya sedang sakit.
Presiden berjanji akan mengambil tindakan tegas kepada perusahaan negara yang sakit dengan menutupnya.
Baca juga: Presiden Jokowi tak ingin BUMN sering dapat proteksi
Jika memberikan terus PMN, akan membuat BUMN tidak profesional. Mereka jadi tidak berani bersaing dan mengambil risiko.
Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2021
