KPU-Pemkab Sidoarjo sepakat wujudkan desa peduli pemilu dan pemilihan

KPU-Pemkab Sidoarjo sepakat wujudkan desa peduli pemilu dan pemilihan

Penandatanganan nota kesepahaman program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang digagas KPU. Antara Jatim/HO Pemkab Sidoarjo.

Sidoarjo (ANTARA) -
Komisi Pemilihan Umum bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sepakat untuk mewujudkan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang digagas KPU.
 
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan MOU antara KPUD Jatim dengan Desa Bakungpringgondani disaksikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Komisioner KPU Pusat Arief Budiman di Kantor Balai Desa Bakungpringgondani. Selasa.
 
"Kami mengapresiasi acara ini (DP3), bahwa lima menit yang ada di bilik itu berefek lima tahun kemudian, bukan hanya sehari atau dua hari," katanya.
 
Ia mengatakan, kegiatan itu penting sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat dalam politik, supaya produk dari pemilu DPR, DPD, Kepala Daerah, juga berkualitas.

Baca juga: Mendagri tegaskan tak ada intervensi Timsel KPU-Bawaslu
 
"Kemampuan pengawasan, dan verifikasi data dalam politik oleh masyarakat Sidoarjo, adalah yang menjadi prioritas Kabupaten Sidoarjo pada saat ini," ujarnya.
 
Bupati Sidorjo Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) mengapresiasi dan mendukung penuh acara Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang diselenggarakan oleh KPU.
 
"Sehingga adanya edukasi ini masyarakat lebih cermat lagi dan memiliki (kemampuan pengawasan dan verifikasi data dalam politik). Tidak hanya mengandalkan petugas KPU, Bupati, Disdukcapil, Camat Desa," kata Gus Muhdlor.
 
Hal ini, kata dia, juga secara langsung memberikan stimulus, supaya otoritas pemerintahan memberikan data dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakatnya, karena masyarakat yang teredukasi sudah tahu mana data yang valid dan tidak, mana pelayanan yang sesuai prosedur atau tidak.

Persiapan matang juga dilakukan dalam acara ini, lanjut dia, termasuk kepada para kader yang dibekali terkait DP3 di kantor KPU Sidoarjo. Jumlah kader ada 25 orang dan rencananya akan diperbanyak lagi untuk mobilisasi ke daerah-daerah supaya lebih merata.

Bupati Sidoarjo juga mengatakan bahwa kader-kader ini adalah pelatih untuk masyarakat tentang edukasi politik, dilatih supaya memahami edukasi politik lalu mengajarkan ke masyarakat Sidoarjo.

"Jadi, setelah mereka (kader) paham, mereka akan turun ke desa dan melatih masyarakat, sehingga tidak hanya 'stag' atau berhenti pada dia saja (edukasi hanya sampai pada kader),” ujar Bupati Sidoarjo.
 
Komisioner KPU Arif Budiman mengatakan bahwa Program DP3 ialah program yang akan disiapkan untuk penyelenggaraan pemilu daerah 2024.
 
Program ini, sebenarnya ditargetkan untuk seluruh provinsi, dan seluruh kabupaten atau kota di tahun 2021.
 
Karena pandemi, maka diatur bertahap, yakni dari 34 provinsi, masing-masing provinsi akan diberikan kesempatan kepada dua daerah kabupaten atau kota untuk mendapatkan DP3 dari KPU.

Ia mengatakan, penunjukan dua daerah kabupaten atau kota yang siap, oleh KPU kewenangan sepenuhnya diberikan kepada KPU provinsi.
 
"Kota Kabupaten di Jawa Timur yang dinilai siap untuk mendapatkan P3 dari KPU Pusat adalah Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya," katanya.
Harapan dari KPU adalah agar masyarakat mau terlibat dan peduli pada proses penyelenggaraan pemilu daerah hingga nasional.
 
"Dan kader-kader yang dipilih, akan meneruskan informasi ke masyarakat, sehingga informasinya tersebar luas yang mengakibatkan masyarakat memiliki kepedulian dan edukasi tentang pemilihan umum," ujarnya
Pewarta : Indra Setiawan
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021