"Ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi tentang kesempatan baru khususnya untuk banyak perusahaan teknologi profesional yang mau melihat proses pemulihan ekonomi bisa membantu mereka," ujar Sri Mulyani dalam diskusi Embedding Climate Change into Asia's Recovery Strategy secara daring di Jakarta, Kamis.
Selain itu, ia menilai setiap negara juga harus bisa mendesain transformasi transisi ekonomi yang inklusif, sehingga berbagai pihak yang berpartisipasi dan komunitas dapat terakomodasi dan didengarkan
Baca juga: Menkeu: RI butuh 5,7 miliar dolar AS per tahun danai transisi energi
Tanpa dukungan tersebut, akan sulit mendorong kemajuan agenda perubahan iklim ke depannya.
Kendati begitu, Menkeu menuturkan hal tersebut membutuhkan usaha yang konkrit dan komitmen dari seluruh aktor dalam perekonomian global.
"Kita semua tahu bahwa kemampuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemulihan yang inklusif tak akan mudah dilakukan berbagai dunia," ucap dia.
Baca juga: Menkeu: Kinerja ekonomi 2022 akan ditopang pulihnya konsumsi publik
Meski demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berpendapat seluruh upaya pemulihan inklusif harus dipertimbangkan berbagai negara untuk menghindari resesi global yang lebih dalam.
Namun, untuk melakukan pemulihan inklusif, negara berpendapatan menengah ke bawah dan berkembang tentunya akan membutuhkan ruang fiskal yang besar.
Dengan demikian, ia mengatakan negara tersebut harus bisa memberi sinyal kepada investor dan institusi keuangan bahwa pembiayaan inklusif dan berkelanjutan akan lebih toleran dan menguntungkan dari segi biaya dan suku bunga daripada pembiayaan konvensional.
"Tanpa pembiayaan berkelanjutan yang tepat, negara berkembang tidak akan bisa melakukan transisi ekonomi dengan lebih maksimal," ungkap Menkeu.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
