Anggota DPRD NTT minta pencegahan kerusakan TN Komodo ditingkatkan

Anggota DPRD NTT minta pencegahan kerusakan TN Komodo ditingkatkan

Anggota DPRD NTT Yohanes Rumat. (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

Kupang (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanes Rumat meminta upaya pencegahan terhadap kerusakan alam di kawasan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat ditingkatkan.

"Masalah faktual yang kita hadapi saat ini adalah kerusakan alam di Taman Nasional Komodo masih terjadi seperti praktik pengeboman ikan, kebakaran lahan atau padang," katanya ketika dihubungi di Kupang, Kamis.

Ia menyebutkan contoh kasus termutakhir adalah pengeboman ikan oleh lima nelayan asal Bima, Nusa Tenggara Barat, di perairan sekitar Pulau Komodo pada Sabtu (25/9).

Baca juga: Daftar Merah IUCN: Tuna membaik, komodo genting

Sebelumnya pada Agustus 2021, peristiwa kebakaran sabana seluas sekitar 10 hektare terjadi di Laju Pemali, sebelah barat Pulau Komodo.

Yohanesm Rumat mengatakan rusaknya alam akibat ulah manusia maupun faktor alamiah ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah melalui instansi terkait untuk meningkatkan pencegahan.

"Kalau ini terus terjadi maka cepat atau lambat cerita Taman Nasional Komodo akan tinggal sejarah dan cerita untuk generasi selanjutnya," kata wakil rakyat dari Dapil 4 yang mencakup Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat itu.

Baca juga: Menyelamatkan paru-paru dunia, suara dari Kerinci-Seblat

Ia mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta segenap mitra telah menggelontorkan anggaran yang besar untuk penataan TN Komodo.

Oleh sebab itu, kata dia harus sejalan juga dengan upaya menjaga konservasi alam di kawasan wisata dunia yang terkenal sebagai habitat wisata purba komodo (varanus komodensi) itu.

Lebih lanjut Yohanes Rumat juga mengingatkan agar investasi yang masuk di dalam kawasan TN Komodo harus betul-betul memperhatikan aspek konservasi yang sesungguhnya serta berkelanjutan.

"Masyarakat lokal juga harus diberikan akses yang besar dengan pola pemerintah atau investor sebagai pendamping atau pembina sementara masyarakat lokal sebagai pelaku utamanya," katanya.
Pewarta : Aloysius Lewokeda
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021