“Karena tuberkulosis tidak mungkin ditangani oleh sektor kesehatan saja, dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 juga amat menekankan perlunya kolaborasi lintassektor,” kata Tjandra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Tjandra menuturkan, saat ini Indonesia telah menjadi negara kedua yang menyumbangkan kasus tuberkulosis terbesar di dunia sesudah India, yang kemudian diikuti oleh China, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh dan Afrika Selatan.
Melihat situasi tuberkulosis yang cukup serius di Tanah Air, sebagai langkah mewujudkan kolaborasi lima sektor, pihaknya telah menyelenggarakan webinar bertajuk “Eliminasi Tuberkulosis”.
Dalam acara itu, hadir Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu, Sekretaris Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin bersama pembicara dari Universitas YARSI.
“Hal ini merupakan bentuk konkret dan nyata dari kolaborasi lintassektor,” ujar dia.
Dalam webinar itu, Ida mengatakan adanya tuberkulosis di tempat kerja bisa memberikan beberapa dampak, seperti dalam aspek pekerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja, lingkungan tempat kerja yang perlu dijaga agar tidak terjadi potensi penularan serta kemungkinan adanya diskriminasi pada tenaga kerja.
Diskusi yang diadakan dalam webinar itu banyak membahas mengenai kemungkinan adanya peran pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menunjang eliminasi TBC di Indonesia pada Tahun 2030 dan adanya kemungkinan membuat sebuah program di pesantren.
“Pada diskusi juga banyak dibahas tentang kemungkinan peran perguruan tinggi, termasuk Universitas YARSI, dalam penerapan Tri Dharma perguruan tinggi. Artinya peran pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menunjang Eliminasi TB di Indonesia di Tahun 2030,” ujar dia.
Maxi yang hadir dalam acara tersebut turut menyebutkan target-target yang akan dicapai menjelang 2030 beserta langkah-langkah yang akan dilakukan secara jelas.
Sementara Kamaruddin menyampaikan aspek pengendalian TBC dapat dilakukan pada 29.000 pesantren di Indonesia dengan 4.048.720 santri, peran santri sebagian influencer juga peran penting tokoh agama.
“Universitas YARSI dengan Program Studi Biomedis di Sekolah Pascasarjana, Fakultas Kedokteran dan YARSI TB Care berkomitmen penuh untuk berpartisipasi dalam upaya besar kita semua mencapai Eliminasi TB di Indonesia Tahun 2030, sembilan tahun lagi,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani permasalahan tuberkulosis di Indonesia, antara lain pada Agustus lalu, Presiden RI Joko Widodo sudah mengeluarkan Peraturan Presiden No.67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Selain itu, Presiden juga sudah mencanangkan eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada Tahun 2030.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2021
