“Stunting di Indonesia menjadi salah satu prioritas jangka menengah dalam agenda pembangunan yang kami sebut RPJMN untuk periode 2022 hingga 2024,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani dalam acara “Ambassador Talks with Embassy of Finland to Indonesia” yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Dwi menuturkan tiga beban masalah gizi buruk yang hingga ini masih menghantui Tanah Air adalah stunting, wasting (permasalahan gizi dan nutrisi pada anak) serta obesitas. Namun, masalah stunting paling mendominasi karena tingginya angka prevalensi yakni 27,7 persen pada tahun 2019.
Baca juga: Menko PMK: Stunting dan TBC tidak hanya terjadi di masyarakat miskin
Melihat angka stunting yang masih tinggi, dia mengatakan pemerintah telah menargetkan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Untuk dapat mencapai target itu, banyak upaya yang telah dilakukan pihaknya seperti bekerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait hingga pemerintah daerah untuk dapat mengatasi stunting.
Pihaknya juga telah berupaya untuk meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan, peningkatan akses dan kualitas gizi dan penyakit kesehatan, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil melalui Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) hingga memberikan konseling dan pemantauan gizi pada ibu.
“Ini adalah intervensi khusus terutama kami mendorong kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menargetkan ibu hamil, ibu menyusui, balita, calon pengantin dan keluarga dengan risiko tinggi stunting,” ucap dia.
Ia berharap melalui kerja sama dengan Kedutaan Republik Finlandia, stunting di Indonesia dapat mengalami penurunan dan dapat meningkatkan kesehatan reproduksi pada ibu dan perempuan.
“Kami percaya, Republik Finlandia memiliki banyak pengalaman dan memiliki banyak pengetahuan yang kami minta hari ini. Dengan berdiskusi bersama Bapak Duta Besar dan tim, sehingga kami dapat belajar banyak dari informasi ini juga pengalamannya,” ujar Dwi.
Baca juga: BKKBN luncurkan pusat media untuk ruang jurnalis berkomunikasi
Duta Besar Republik Finlandia untuk Indonesia Jari Sinkari mengatakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, pemenuhan atas hak wanita dan anak perempuan harus terpenuhi.
“Pencapaian pembangunan berkelanjutan ini tidak mungkin kita rasakan tanpa pemenuhan penuh hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam segala keragamannya. Kita harus memastikan bahwa pemberdayaan hak perempuan dan anak perempuan berkembang di masa depan,” kata Jari.
Ia mengatakan, setiap pihak perlu memberikan perhatian khusus kepada para wanita dan anak-anak perempuan yang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi baik pada segi kemampuan ataupun hak-hak untuk menjaga kesehatan pada masa kini.
“Sangat mendasar bahwa setiap wanita dan anak perempuan termasuk mereka yang memiliki kemampuan ini, memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tubuhnya. Sekualitas dan reproduksinya yang sehat,” ujar dia.
Ia berharap melalui kerja sama ini, pihaknya akan semakin banyak berdiskusi dengan Indonesia mengenai permasalahan kesehatan reproduksi dan selalu memberikan dukungan baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral.
“Finlandia mengingatkan komitmen pada dukungan bilateral dan multilateral jangka panjang untuk memajukan hak asasi perempuan dan anak perempuan, termasuk sebagaimana masing-masing pihak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Jari.
Baca juga: Bayer Indonesia kenalkan "Better Farming, Better Life" tekan stunting
Baca juga: BKKBN hadirkan edukasi KB untuk keluarga petani NTT
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
