Menag canangkan Desa Pendowoharjo Bantul sebagai Desa Sadar Kerukunan

Menag canangkan Desa Pendowoharjo Bantul sebagai Desa Sadar Kerukunan

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat sambutan dalam acara Pencanangan Desa Sadar Kerukunan di Kabupaten Bantul, DIY. Rabu (29/9/2021) (ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mencanangkan Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Desa Sadar Kerukunan sebagai upaya menumbuhkan kerukunan antarumat beragama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

"Ini saya kira sebuah inisiatif yang luar biasa, karena sebenarnya kerukunan ini kan menjadi ciri khas Indonesia, dan ini coba ditumbuhkan kembali melalui Desa Sadar Kerukunan ini," kata Menag usai pencanangan Desa Sadar Kerukunan di Pendopo Pemkab Bantul, Rabu.

Baca juga: Menag: Insentif guru bukan PNS madrasah segera cair

Menag mengatakan bahwa semua warga masyarakat harus menyadari bahwa Indonesia memiliki keberagaman baik bangsa, suku, budaya dan agama, sehingga semua harus selalu rukun dan menghargai perbedaan itu.

"Semua berbeda, sejarah panjang negeri ini itu juga dibangun dari keberbedaan, bukan justru yang berbeda itu menjadi ancaman, tetapi yang berbeda justru menjadi kekuatan, itu sejarah bangsa kita," katanya.

Baca juga: Menag minta kader Ansor tebar manfaat bagi umat

Menag mengatakan, "Sekarang ini kerukunan kita tumbuhkan lagi melalui desa-desa, melalui Desa Sadar Kerukunan, ini harapan kita semua". 

Ia mengatakan keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihindari, bahkan justru keragaman dan perbedaan itu menjadi kekuatan bangsa Indonesia melawan penjajah, kolonial dan faham dari manapun yang mengusik Tanah Air.

Baca juga: Menag ajak santri miliki komitmen bela Tanah Air di sepanjang hidupnya

"Indonesia dibangun atas dasar plurarisme, kesepakatan plurarisme, Indonesia tidak mungkin berdiri jika tidak ada umat Islam, tidak ada umat Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu bahkan agama lainnya," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Menteri, tidak ada satu orang, satu kelompok dengan mengatasnamakan apapun di Indonesia yang boleh mengklaim dirinya paling memiliki Indonesia.

"Tidak ada umat Islam, orang Kristen, Hindu, Budha, Konghucu apapun agamanya tidak boleh ada yang mengklaim yang paling berhak atas negeri ini, negeri ini milik kita semua. Oleh karena itu kita punya kewajiban bersama untuk menjaga Indonesia," katanya.

Baca juga: Menag harap Sertifikasi Halal Gratis pemantik UMK bangkit dari pandemi
Pewarta : Hery Sidik
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2021