Sesmenko: Kebijakan harus fleksibel dan antisipatif atasi pandemi

Sesmenko: Kebijakan harus fleksibel dan antisipatif atasi pandemi

Tangkapan layar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso saat Ground Breaking Ceremony Stasiun Bumi Proyek KPBU Satelit Multifunsi Pemerintah secara daring, Rabu (18/8/2021). (ANTARA/Youtube Kemkominfo TV)

Jakarta (ANTARA) -
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan semua kebijakan yang diambil pejabat pemerintahan harus fleksibel dan antisipatif menghadapi tantangan pandemi COVID-19.

“Seperti kita ketahui, dalam situasi kondisi seperti ini hal yang paling tidak mudah adalah membuat rencana, karena dinamikanya luar biasa, kondisi cepat berubah, banyak ketidakpastian,” ujar Sesmenko Susiwijono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Susiwijono yang juga menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan bahwa pada situasi seperti saat ini, pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal dan pada saat yang sama mengharuskan untuk memiliki fleksibilitas.

“Dua kata kunci yang harus kami pegang bersama-sama, terutama dalam kaitannya tugas kami, peran kami sebagai ASN, sebagai pejabat publik, sebagai perencana. Satu, dinamika yang sangat cepat, kedua adalah ketidakpastian yang sangat tinggi. Dan itu yang paling tidak mudah bagi perencana,” ujarnya.

Baca juga: Sesmenko : kebijakan extraordinary jadi pilihan selama pandemi

Ia menyampaikan kedudukan Jabatan Fungsional Perencana sangatlah strategis dalam pembangunan nasional dan menjadi penting dalam struktur organisasi pemerintahan. Dengan adanya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah tercipta satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

“Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari empat tahapan perlu diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh,” tuturnya

Empat tahapan yang dimaksud adalah penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Baca juga: Kasus COVID-19 melandai Sesmenko dorong kegiatan berusaha di Batam

Susiwijono mencontohkan pengambilan kebijakan yang fleksibel dan adaptif dengan penanganan COVID-19 di tahun 2021 melalui kebijakan PPKM yang berubah menjadi PPKM Mikro yang kemudian menjadi penerapan PPKM dengan berbagai level. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga selalu menyiapkan antisipasi kebijakan yang cepat, meski menghadapi dinamika beragam yang ada di lapangan.

“Program PEN pun mengalami pergeseran. Pada saat masyarakat sektor informal terpukul, kami dorong program namanya BPUM. Kemarin ada lagi bantuan tunai untuk PKL dan pedagang warung (BT-PKLW) karena memang secara pragmatis di lapangan butuh itu,” ujarnya.

Pewarta : Kuntum Khaira Riswan
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021