Anggota DPR: RUU Energi Baru Terbarukan beri kepastian investor

Anggota DPR: RUU Energi Baru Terbarukan beri kepastian investor

Ilustrasi - Pekerja membersihkan panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Selasa (2/2/2021). PLN NTB mengungkapkan potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di NTB tercatat sebesar 102.74 MW dengan berbagai macam sumber EBT yaitu air, angin, tenaga surya, biomassa, dan arus laut. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esty menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang sedang dibahas,  bakal memberikan kepastian bagi investor di bidang tersebut.

"Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, sehingga investor memandang Indonesia sebagai negara yang investor friendly (ramah investor), khususnya di bidang EBT," kata Dyah Roro Esty dalam rilis di Jakarta, Selasa.

Apalagi, politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan saat ini Indonesia sedang dalam transisi menuju EBT.

Baca juga: Pengamat: Transformasi ke EBT tepat dan perlu didukung implementasi

Untuk itu, ujar dia, guna mengakselerasi bauran energi, pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan didorong supaya ada kepastian hukum bagi investor untuk mengembangkan EBT di dalam negeri.

Dyah Roro menambahkan, saat ini setiap daerah sedang menyusun pedoman pengembangan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) untuk jangka panjang dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi energi daerah hingga 2050.

Penyusunannya mengacu pada rencana Umum Energi Nasional dan kebijakan energi nasional dengan memperhatikan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon.

"Kami berharap potensi EBT yang ada di masing-masing daerah bisa membuka peluang investasi. Sebab, setiap provinsi memiliki potensinya masing-masing. Sementara yang bisa kita lakukan di tingkat pusat adalah betul-betul serius mendorong transisi energi melalui kebijakan yang saat ini kita garap," jelasnya.

Baca juga: Presiden tekankan pentingnya Transformasi EBT dan ekonomi hijau

Ia menekankan bahwa transisi energi tidak lepas dari peran pemerintah daerah sehingga perlu dibangun kesadaran masyarakat terhadap kebijakan bauran energi nasional yang dilakukan dengan pendekatan sosial dan saya berharap ada proses pemberdayaan masyarakat lokal.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transformasi menuju energi baru terbarukan atau EBT dan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau guna mendongkrak laju perekonomian nasional.

Menurut dia, pemanfaatan energi bersih dan teknologi hijau akan berdampak terhadap arah ekonomi yang lebih ramah lingkungan, karena itu konsolidasi kekuatan riset nasional akan terus diupayakan agar sejalan dengan agenda pembangunan di Indonesia.

"Transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian kita," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/8).

Pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi investasi Indonesia yang tidak termasuk sektor hulu minyak dan gas bumi serta jasa keuangan mencapai Rp442,8 triliun dengan rincian 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa.

Investasi tersebut diklaim telah menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.

Presiden berharap penambahan investasi sampai Desember 2021 bisa memenuhi target Rp900 triliun agar menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan.
Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021