Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan testing acak hingga membentuk standar operasional dan prosedur (SOP) untuk pembelajaran tatap muka (PTM) guna menahan laju penularan COVID-19 setelah berstatus PPKM level dua.

Bupati Kudus Hartopo mengatakan dengan memanfaatkan sektor pariwisata serta tempat publik yang telah dibuka, akan diadakan testing acak kepada pengunjung guna meningkatkan kapasitas tracing.

"Kita yakin dengan testing acak, kita dapat menemukan yang positif. Nanti kita akan kembangkan kontak erat maupun tracing berikutnya," ujar Hartopo dalam dalam dialog "Kisah Keberhasilan Vaksinasi di Kudus" secara daring yang dipantau dari Jakarta, Selasa.

Baca juga: Penanganan lonjakan COVID di Klaten mencontoh Kudus

Menurut Hartopo, setelah penurunan kasus akibat lonjakan COVID-19 hingga 30 kali lipat pada Juni lalu, kini Kudus cenderung landai dan tidak ada pengembangan tracing skala besar.

Akan tetapi, Hartopo mengharapkan tidak ada orang dengan hasil positif saat dilakukan testing acak. Pengetatan dari hulu berupa pemantauan di wilayah terkecil, serta pelaporan data pembaruan setiap saat, menjadi hal penting yang bisa dilakukan saat ini.

"Ketika ada masalah, kita tangani segera, kita memantau," ujar dia.

Selain itu, dalam suasana awal PTM, Kabupaten Kudus telah membuat standar operasional dan prosedur (SOP) demi keamanan para murid.

Misalnya, mengharuskan relawan atau petugas sekolah menjadi bagian dari Satuan Tugas COVID-19 untuk memastikan guru dan murid yang memasuki lingkungan sekolah dalam keadaan sehat.

Kemudian, menyediakan ruang observasi, jika peserta PTM memiliki suhu tubuh yang tinggi untuk selanjutnya dilakukan testing jika diperlukan.

Baca juga: Kasus COVID di Kudus naik, Ganjar: Tingkatkan "testing" dan "tracing"

Baca juga: Pemkab Kudus perpanjang imbauan di rumah saja hingga tiga hari


Sedangkan untuk para guru, Pemkab Kudus menganjurkan mereka menggunakan face shield saat tidak memakai masker di ruang guru.

"Kelonggaran di PPKM level dua itu kita harus pantau terus. Kita tidak boleh lengah dan dalam pelaksanaannya kita harus koordinasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)," ujar Hartopo.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021