PJS nilai perlunya perlindungan penghuni panti disabilitas mental

PJS nilai perlunya perlindungan penghuni panti disabilitas mental

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) "Budi Luhur" Banjarbaru, Kalsel saat melakukan pendataan untuk menggali potennsi penyandang disablitas di Kabupaten Barito Utara disaksikan Kadis Sos PMD Barito Utara di Muara Teweh, Jumat (20/8/2021).ANTARA/HO-Dokumen pribadi

Jakarta (ANTARA) - Persatuan Jiwa Sehat (PJS) menilai perlu adanya perlindungan bagi para penghuni panti sosial disabilitas mental di Indonesia, mengingat masih banyak ditemukan  permasalahan seperti pemasungan hingga pelecehan seksual.

Ketua Persatuan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti dalam diskusi publik daring "Penyandang Disabilitas Mental di Panti-Panti Sosial Berhak Merdeka," yang dipantau dari Jakarta, Jumat mengatakan mayoritas dari panti sosial di Indonesia, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta dalam situasi yang memprihatinkan bagi para penyandang disabilitas mental.

"Pemasungan banyak terjadi di panti-panti sosial, penggundulan, obat antipsikotik yang diberikan juga terkadang tanpa persetujuan pasien dan dokter," ujar Yeni.

Baca juga: Kemensos jajaki kerja sama LKS layani disabilitas mental terjauh

Dipaparkan Yeni, kondisi memprihatinkan lainnya diantaranya angka mortalitas yang tidak tercatat, fasilitas berjeruji, permasalahan sanitasi, sterilisasi paksa, tidak adanya privasi hingga tidak adanya mekanisme pengaduan atas tindak kekerasan.

Sehingga menurut Yeni, diperlukan adanya mekanisme perlindungan bagi para penghuni panti sosial disabilitas mental agar dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Untuk itu, dia meminta agar pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Sosial, menerbitkan standar minimum pelayanan bagi penghuni panti, serta mengulas kembali standar akreditasi panti.

Baca juga: Ombudsman sebut panti penyandang disabilitas mental perlu standar baku

Selain itu, Persatuan Jiwa Sehat meminta Kementerian Sosial agar pengelola panti sosial menjadi institusi yang bersifat terbuka, serta melarang adanya pemasungan sewenang-wenang dalam panti.

"Apapun alasannya, tinggal di panti terpisah dari masyarakat tidaklah sesuai dengan tujuan utama penyandang disabilitas dan Konvensi PBB dan untuk Hak-Hak Penyandang Disabilitas yaitu hidup secara inklusif dan berpartisipasi secara penuh di masyarakat," ujar Yeni.

Baca juga: Komnas HAM: Praktik pemasungan masih jadi permasalahan serius

Selain itu dia meminta agar panti sosial dapat lebih menciptakan suasana yang inklusif, yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat hidup di tengah masyarakat.

Yeni mengatakan hal tersebut sudah berkali-kali dilaporkan kepada pemerintah, namun belum ada respon yang serius, sehingga dia berharap kepemimpinan Menteri Sosial Tri Rismaharini dapat merespon permasalahan tersebut.

"Kita menaruh harapan agar Bu Risma lebih peduli terhadap penyandang disabilitas mental di panti-panti sosial," ujar dia.
Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2021