Mahfud MD: Hakim harus kreatif menegakkan keadilan

Mahfud MD: Hakim harus kreatif menegakkan keadilan

Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci pada acara diskusi akademik, "80 Tahun Prof. Bagir Manan" bertema "Peran Putusan Hakim Dalam Pembentukan Hukum Nasional" yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara daring, Kamis (26/8/2021). ANTARA/Youtube Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan bahwa seorang hakim itu harus kreatif dalam menegakkan keadilan.

"Hakim harus kreatif untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kemanfaatan, tidak boleh hanya dibelenggu UU. Karena jual beli rentan bisa terjadi pada penggunaan pasal UU saat memutuskan suatu perkara," kata Mahfud saat menjadi pembicara kunci pada acara diskusi akademik, "80 Tahun Prof. Bagir Manan" bertema "Peran Putusan Hakim Dalam Pembentukan Hukum Nasional" yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara daring, Kamis.

Menurut dia, pada dasarnya hakim itu menegakkan keadilan bukan menegakkan peraturan.

Ia menyebutkan Pasal 1 ayat 3 hasil Amendemen UUD 1945 memberikan hakim kreativitas membuat putusan berdasarkan rasa keadilan di masyarakat.

Baca juga: Mahfud: Satgas BLBI tak hanya panggil Tommy Soeharto

"Hakim disamping menegakkan hukum, juga menegakkan keadilan. Putusan Pak Bagir Manan sebagai hakim, banyak yang kita lihat memengaruhi pembentukan hukum kita," tutur Mahfud dalam siaran persnya.

Kreativitas seorang hakim pernah dilakukannya saat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus sengketa pilkada, katanya.

"Kecurangan dalam pilkada harus terstruktur, sistematis, masif, dan menjadi bagian dari tata hukum kita setelah Putusan MK. Sebelumnya tidak ada dalam tata hukum kita, namun setelah itu digunakan terus. Bahkan di UU disebutkan, di peraturan KPU dan Bawaslu disebut, hal itu yang membuat pertama kali adalah MK," kata mantan Ketua MK tersebut.

Contoh lain, menurutnya, saat pembuktian, mendengarkan rekaman di pengadilan MK, pada kasus Bibit-Chandra. Atas dasar bukti pemutaran rekaman itu, menurutnya, lantas dijadikan dasar memutuskan membatalkan pasal yang berpotensi mengkriminalisasi pimpinan KPK.

Baca juga: Mahfud MD: Dakwah yang baik perjuangkan substansi ajaran Islam

Acara diskusi itu dikhususkan dalam memperingati ulang tahun Prof Bagir Manan dan mengulas putusan-putusan "landmark" dalam karirnya sebagai Ketua Mahkamah Agung dan akademisi hukum.

Hadir sebagai pemateri, yaitu mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna, Guru Besar Fakultas Hukum UII, Prof. Ni’matul Huda, akademisi Universitas Sidney, Prof. Simon Butt, dan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran, Lailani Sungkar.

Dalam sambutannya, Bagir Manan menyoroti bahwa hakim masih dilekati tradisi hanya menerapkan hukum, belum tradisi menjadi "lawmaker".

Ia berharap acara diskusi ini bisa mendorong metode pendidikan hukum yang lebih membuat hakim sadar bahwa mereka adalah sumber hukum.

Baca juga: Mahfud MD pimpin aksi heningkan cipta bagi korban terorisme
Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021