Gubernur Sumbar ajak masyarakat muslim hijrah, dukung ekonomi syariah

Gubernur Sumbar ajak masyarakat muslim hijrah, dukung ekonomi syariah

Gubernur Sumbar Mahyeldi ajak hijrah ke ekonomi syariah. ANTARA/Dokumentasi Apim Sumbar.

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan momentum 1 Muharam 1443 Hijriah untuk hijrah menuju kehidupan yang lebih baik dan berkah, dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan di antaranya dengan mendukung ekonomi syariah.

"Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai provinsi pilot project penerapan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Karena itu melalui momentum 1 Muharam ini, mari kita hijrah pada sistem ekonomi yang lebih berkah ini," katanya saat membuka peringatan 1 Muharam tingkat provinsi di Padang, Jumat.

Gubernur mengatakan penerapan sistem keuangan dan ekonomi syariah di Sumbar sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pusat sistem keuangan dan perekonomian syariah dunia.

Baca juga: Wapres: Alhamdulilah, pertumbuhan ekonomi syariah kian menjanjikan

Menurutnya, banyak faktor yang mendasari keinginan itu di antaranya penduduk Indonesia yang mayoritas muslim.

Di antara banyak provinsi di Indonesia, Sumatera Barat adalah yang memiliki prospek terdepan dalam penerapan sistem itu karena punya falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah atau adat bersendikan agama dan agama bersendi Al Quran.

Kemudian persentase penduduk muslim di Sumatera Barat mencapai 95 persen sehingga diyakini akan mudah menerima sistem keuangan dan perekonomian syariah.

Baca juga: Wapres: Manfaatkan pandemi untuk tingkatkan literasi ekonomi syariah

Sumatera Barat juga pernah mendapatkan penghargaan secara internasional sebagai destinasi halal terbaik.

"Artinya kita sudah memiliki perangkat untuk menerapkan sistem keuangan dan perekonomian syariah. Kita juga provinsi pertama yang ditunjuk sebagai pelaksana program wakaf uang dan Bank Nagari juga ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga keuangan untuk pengelolaan wakaf," ujarnya.

Ke depan secara bertahap seluruh produk di Sumatera Barat juga harus bersertifikat halal sebagai salah satu bentuk penerapan sistem keuangan dan perekonomian syariah.

Baca juga: Gubernur Nova bertekad jadikan ekonomi syariah sumber pertumbuhan Aceh

Baca juga: BI: Riau berhasil kumpulkan dana wakaf hingga Rp614,9 miliar
Pewarta : Miko Elfisha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021