Keputusan itu diambil beberapa hari setelah mereka dikritik media pemerintah China dan Biro Pendidikan Hong Kong memutuskan hubungan.
Serikat guru itu dituduh membantu menyusupkan kepentingan politik di sekolah-sekolah.
Langkah tersebut diperkirakan akan meningkatkan kekhawatiran atas tindakan keras pemerintah kepada kelompok-kelompok oposisi.
Beijing tahun lalu memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong yang memicu kekhawatiran tentang makin susutnya ruang bagi perbedaan pendapat.
Fung Wai-wah, presiden Serikat Guru Profesional Hong Kong, mengatakan kepada pers bahwa situasi politik dan sosial di kota itu menjadi "drastis" dan serikat tak mampu menemukan solusi.
"Ini keputusan sulit, keputusan tak berdaya, dan keputusan yang menyayat hati," kata Fung.
Serikat itu mendapat sorotan pada akhir Juli ketika media pemerintah China Xinhua dan People's Daily mengutuknya sebagai "tumor beracun" yang mesti dibuang.
Baca juga: Demonstran Hong Kong, aktivis atau separatis?
Beberapa jam kemudian, Biro Pendidikan Hong Kong mengatakan mereka tak lagi mengakui serikat yang condong pada oposisi itu.
Serikat Guru Profesional didirikan 50 tahun lalu dan memiliki sekitar 95.000 anggota. Mereka mempekerjakan 200 staf penuh-waktu.
Biro Pendidikan mengatakan pernyataan serikat dalam beberapa tahun terakhir tidak sesuai dengan profesi pendidikan.
Biro juga mengatakan serikat tersebut tak berbeda dengan kelompok politik dan menuduh mereka mendorong pelajar dan guru untuk ikut dalam "kegiatan yang melanggar hukum".
Banyak pelajar berada di garis depan dalam aksi-aksi protes anti pemerintah yang kadang diwarnai kekerasan pada 2019 dan sejumlah guru termasuk dalam ribuan orang yang ditangkap.
Peraturan keamanan Hong Kong mengharuskan kota itu "mempromosikan pendidikan keamanan nasional di sekolah dan universitas lewat organisasi sosial, media, dan internet."
Serikat guru, yang juga menyediakan layanan medis dan kesejahteraan anggota, itu mengatakan mereka selalu mempromosikan perkembangan pendidikan, melindungi hak-hak guru, dan tidak menghasut pelajar untuk ikut demonstrasi.
Pihak berwenang membantah adanya pengurangan hak dan kebebasan di Hong Kong, namun menurut mereka keamanan nasional China adalah garis yang tak boleh dilanggar.
Hong Kong dikembalikan oleh Inggris kepada China pada 1997 berdasarkan formula "satu negara, dua sistem" untuk memelihara kebebasan dan perannya sebagai pusat keuangan di Asia.
Sumber: Reuters
Baca juga: Biden tawarkan 'tempat berlindung' bagi penduduk Hong Kong di AS
Baca juga: Penyanyi Hong Kong pro-demokrasi dituduh korupsi
Warga Hong Kong terbangkan paralayang untuk rayakan Hari Nasional China
Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
