"Partisipasi swasta perlu ditingkatkan terutama untuk sektor bisnis yang rata-rata menyumbang 60 persen dari produk domestik bruto (PDB), 80 persen arus modal, 90 persen pekerjaan di negara berkembang," kata Shinta dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.
Beberapa jenis pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang bisa dilakukan sektor swasta, yakni melalui donatur, hibah, dana filantrofi, keuangan swasta yang dimobilisasi melalui blending, investasi yang berdampak, serta investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).
"Namun, beberapa badan usaha di Indonesia, terutama sektor keuangan memang belum terlalu memandang isu tentang lingkungan secara baik dan masih berfokus pada profit perusahaan," ujar Shinta.
Baca juga: Menko Airlangga : Ceko dukung pembangunan berkelanjutan Indonesia
Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurut Shinta, sebenarnya sudah mengeluarkan banyak kebijakan yang mengatur pembiayaan berkelanjutan.
OJK misalnya, pada 2014 telah mengeluarkan roadmap instrumen pembiayaan berkelanjutan dan banyak kerangka pembangunan berkelanjutan, yang kemudan pada 2017 diterbitkan aturan mengenai obligasi hijau.
Pemangku kebijakan di sektor pemerintahan seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sudah mengeluarkan beberapa instrumen pembiayaan berkelanjutan seperti sukuk hijau, sukuk hijau ritel, pendanaan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan SDG Indonesia One.
Kemudian, lanjut Shinta, perbankan dan lembaga non bank turut menerbitkan kredit hijau, obligasi syariah hijau, asuransi risiko iklim, serta inisiatif pembiayaan berkelanjutan Indonesia.
Begitu pula dengan pasar modal, yaitu melalui obligasi hijau, crowdfunding ekuitas, ESG Index-Sri Kehati, dan IDX ESG Leaders.
Baca juga: Kadin: Pemulihan ekonomi nasional butuh penguatan peran swasta
Baca juga: Kemenkeu raih Climate Bonds Awards 2021
Baca juga: RI dorong kerja sama pembiayaan infrastruktur dan berkelanjutan
Pewarta: Agatha Olivia Victoria/Royke Sinaga
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2021
