BMKG minta Kemensos antisipasi skenario terburuk gempa-tsunami Pacitan

BMKG minta Kemensos antisipasi skenario terburuk gempa-tsunami Pacitan

Kepala Badan Meteorologi, Klimatoogi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati (bawah) saat Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan arahan atas kesiapsiagaan bencana secara daring di Jakarta, Rabu (21/7/2021). ANTARA/HO-Kemensos RI.

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatoogi dan Geofisika (BMKG) meminta jajaran Kementerian Sosial mengantisipasi skenario terburuk gempa dan tsunami, salah satunya berpotensi terjadi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang diprakirakan bisa mencapai 25-28 meter.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan potensi tersebut lantaran dalam peta, Kabupaten Pacitan dekat dengan teluk yang mengumpulkan tenaga gelombang tinggi dan relatif dekat dengan letak episentrum gempa, sehingga dapat dikatakan menjadi zona merah.

“Misalnya peta daerah Pacitan, Jawa Timur, warna merah menunjukkan gelombang tinggi 10-14 meter, semakin merah semakin tinggi pula gelombang, warna kuning gelombang 2-3 meter, serta warna hijau gelombang setengah meter, ” ujar Dwikorita saat Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan arahan atas kesiapsiagaan bencana secara daring di Jakarta, Rabu.

Baca juga: HMKG ke-74, BMKG tingkatkan layanan peringatan dini gempa bumi

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan bahwa ada 10 kajian ilmiah terkait prediksi bencana yang dijabarkan dalam sebuah peta untuk memudahkan memahami dengan tiga warna yakni merah, kuning dan hijau.

Pada kasus Kabupaten Pacitan, akses zona merah menuju zona hijau kemungkinan tercepat melalui sungai yang mengalir. Sayangnya jika terjadi tsunami, sungai tersebut menurut Dwikorita berpotensi menambah dampak kerusakan wilayah.

Sehingga, diperlukan jalur yang dapat mengintegrasikan penduduk di zona merah agar dapat mengevakuasi diri ke jalur hijau. Dwikorita meminta agar seluruh jajaran di daerah dapat membangun infrastruktur tahan gempa sebagai jalur evakuasi warga.

Baca juga: Gempa bumi magnitudo 5,0 guncang Luwu Timur Sulsel

Dwikorita mengingatkan agar jangan sampai infrastruktur evakuasi tidak kuat menghadapi bencana seperti yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Dia mengatakan infrastruktur evakuasi warga di Palu sebenarnya sudah dipersiapkan sejak 2009-2015 dan semua elemen masyarakat bersiap menghadapi situasi bencana alam, mulai dari Wali kota, Bapeda, Dinas Tata Ruang, pihak sekolah dan pihak-pihak terkait lainnya.

Namun lantaran tidak kuat menahan guncangan gempa, sehingga infrastruktur seperti jembatan, roboh. Akibatnya, banyak di antara anak-anak dan dewasa yang telah mempelajari cara evakuasi diri menjadi korban, karena tak tahu harus berbuat apa di kala infrastruktur evakuasi rusak parah.

Baca juga: Peneliti: Perlu kontekstualisasi potensi tsunami di setiap wilayah

Oleh karenanya, menurut Dwikorita, empat langkah strategis kesiapsiagaan bencana yang dipaparkan Menteri Sosial Tri Rismaharini perlu diterapkan sesegera mungkin.

Empat langkah tersebut adalah mempelajari kearifan lokal penduduk untuk mempermudah evakuasi, menggandeng pihak terkait komunikasi publik di saat putus komunikasi, tidak meremehkan prakiraan BMKG, dan agar jajaran Kementerian Sosial dan Dinas Sosial memahami kebutuhan warga setempat yang riskan terhadap dampak bencana untuk mengurangi korban anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mensos terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana yang begitu strategis, serta juga perlu mempersiapkan bangunan yang dirancang tahan guncangan gempa hingga magnitudo 8,7,” kata dia.

Baca juga: BMKG: Gempa Kepulauan Talaud tak berpotensi tsunami
 
Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2021