Muhammadiyah minta penegakkan pelanggaran PPKM kedepankan sisi humanis

Muhammadiyah minta penegakkan pelanggaran PPKM kedepankan sisi humanis

Petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP mengangkut sejumlah kursi dan meja milik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara, Selasa (13/7/2021). ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/aww.

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta penegakan pelanggaran pada masa PPKM Darurat lebih mengedepankan sisi humanis ketimbang tindakan-tindakan keras yang justru dapat berbuntut panjang dalam penanganan pandemi COVID-19.

"Saya mengecam tindakan aparat dalam menegakkan PPKM yang sangat kasar dan arogan terutama dalam menghadapi rakyat lapis bawah dan para pedagang kecil," ujar Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, beredar sejumlah video serta informasi di media massa tentang kontroversi penegakan aturan pada masa PPKM Darurat. Ada yang memilih dipenjara ketimbang membayar denda, penyandang disabilitas yang harus bayar denda karena maskernya turun, hingga viralnya pemukulan yang dilakukan anggota Satpol PP kepada seorang perempuan di Gowa, Sulawesi Selatan.

Namun tak sedikit pula yang lebih memilih mengedepankan sisi humanis ketika ditemukan pelanggaran, seperti membeli dagangan para penjual dan memberi makanan, sembari mengingatkan agar tetap disiplin protokol kesehatan.

Menurut Abbas, para pelanggar terutama mereka yang berjualan bukan tidak tahu akan bahaya COVID-19. Alasan dapur harus tetap berasap menjadi pertimbangan yang dilematis dan mesti diambil masyarakat bawah.

Baca juga: Khofifah instruksikan Satpol PP kedepankan empati awasi PPKM darurat 

Baca juga: KemenPPPA minta penegakan PPKM darurat tanpa kekerasan


"Karena mereka harus menafkahi anak dan keluarganya maka mereka harus keluar rumah untuk bekerja dan berusaha atau berdagang. Kalau para aparat tersebut setiap akhir atau awal bulan sudah jelas akan mendapat gaji. Kalau mereka (pedagang)? ," kata dia.

Abbas mengatakan jika memang masyarakat melakukan pelanggaran, sudah sewajibnya diberi edukasi agar tak melakukan kesalahan. Dengan begitu, upaya menurunkan angka penularan akan selaras dengan tumbuhnya ekonomi masyarakat golongan bawah.

"Dan tindakan aparat yang arogan serta tidak berperikemanusiaan itu telah menambah runyam masalah sehingga mereka yang sudah miskin tersebut malah semakin bertambah tingkat kemiskinannya," kata dia.

Di sisi lain, kata dia, bantuan sosial yang diberikan pemerintah mesti tepat sasaran terutama menyasar masyarakat kurang mampu. Bansos yang tepat sasaran akan memberi pengharapan bagi mereka yang tengah kesusahan.

"Untuk itu supaya semuanya merasa ridho dan senang dengan kebijakan ini maka pemerintah harus bisa membuat kebijakan di mana buah dari kebijakan tersebut pasien COVID bisa turun secara signifikan dan rakyat senang serta mendukungnya karena kebutuhan pokok mereka diperhatikan oleh pemerintah." kata dia.

Baca juga: Lebih humanis, edukasi PPKM Darurat di Surabaya diiringi bantu sembako

Baca juga: Petugas sosialisasikan prokes gunakan "pocong" dan peti mati di Kamal
Pewarta : Asep Firmansyah
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021