DJKN ungkap 10 K/L dengan nilai BMN terbesar 2020

DJKN ungkap 10 K/L dengan nilai BMN terbesar 2020

Bupati Banjar Saidi Mansyur dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalsel Dardjat Widjunarso memperlihatkan naskah kerja sama hibah aset operasional Barang Milik Negara (BMN) dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Foto Diskominfo Banjar/Antara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengungkap 10 kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki nilai barang milik negara (BMN) terbesar pada 2020.

“K/L paling kaya siapa sih? K/L yang paling besar, paling kaya itu Kementerian PUPR. Selanjutnya Kementerian Pertahanan,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Encep merinci Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki nilai BMN sebesar Rp1.937,73 triliun atau sekitar 29 persen dari seluruh nilai BMN.

Kemudian Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan nilai BMN sebesar Rp1.749,48 triliun, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Rp636,39 triliun serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp516,1 triliun.

Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp421,87 triliun, Polri Rp309,59 triliun, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp114,25 triliun.

Berikutnya, Kementerian Agama (Kemenag) Rp110,43 triliun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp108,65 triliun serta Kementerian Pertanian (Kementan) Rp81,28 triliun.

Encep menyatakan lebih dari 90 persen BMN tercatat pada 10 K/L dari 89 K/L yang ada di Indonesia.

“Ini 10 K/L terbesar yang masanya itu 90 persen (dari total BMN). Kalau kita beres mengurusi 10 K/L terbesar ini beres lah Republik ini,” tegasnya.

Sementara itu, tiga K/L berikutnya di luar 10 K/L terbesar meliputi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Rp68,15 triliun, BP Batam Rp53,56 triliun, serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rp48,08 triliun.

Encep menjelaskan pihaknya saat ini sedang gencar untuk melakukan sosialisasi agar K/L mengasuransikan BMN dalam rangka melindungi aset negara jika terdapat bencana dan memperbaiki tata kelola administrasinya agar lebih rapi.

“Target tahun ini tahun 2021 semua K/L harus mengasuransikan,” tegasnya.

Baca juga: Kemenkeu ungkap manfaat sistem perpajakan internasional bagi RI

Baca juga: Kemenkeu lakukan penyesuaian insentif perpajakan
Pewarta : Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021