"Pemerintah bersama seluruh elemen bangsa bahu membahu menghadapi pandemi saat ini dengan melakukan pemulihan kesehatan sekaligus menjaga roda perekonomian tetap berjalan," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat Heru Pudyo Nugroho di Padang, Senin.
Menurut dia berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi bukti pemerintah bekerja keras melakukan pemulihan kesehatan masyarakat, menjaga konsumsi kelompok rentan terdampak dan mendorong perekonomian tetap bergerak.
Ia merinci realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sumatera Barat hingga 2 Juli 2021 digunakan untuk Klaster Perlindungan Sosial Rp1,09 triliun.
Baca juga: Bappenas tekankan Satu Data Indonesia kunci sukses pemulihan nasional
Klaster Perlindungan Sosial terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp289,66 miliar untuk 185.353 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp278,95 miliar untuk 212.152 KPM.
Lalu Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp207,07 miliar untuk 172.556 KPM, Kartu Prakerja sebesar Rp248,79 miliar untuk 70.081 orang, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp72,46 miliar untuk 36.150 KPM.
Kemudian untuk Klaster Kesehatan Rp199,25 miliar digunakan untuk Klaim Pasien pada 54 Rumah Sakit dengan jumlah pasien sebanyak 3.028 orang.
Berikutnya Program Prioritas kementerian dan lembaga Rp361,64 miliar, untuk Padat Karya Tunai Kemenhub sebesar Rp86,66 miliar untuk 3.350 pekerja, Padat Karya Tunai PUPR sebesar Rp265,59 miliar untuk 16.245 pekerja dan Padat Karya Tunai Kementan sebesar Rp9,39 miliar untuk 4.317 pekerja.
Selanjutnya Klaster UMKM Rp587,19 miliar, dengan rincian Bantuan Produktif untuk usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp268,27 miliar untuk 223.564 pelaku UMKM, Tambahan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp212,14 miliar untuk 233.823 debitur.
Baca juga: Kemenkeu catat realisasi belanja PEN 52 persen
Lalu Subsidi Bunga Non-KUR sebesar Rp106,77 miliar untuk 412.743 debitur
Ia menyampaikan APBN bekerja keras dan berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam akibat tekanan pandemi COVID-19.
Akselerasi belanja pemerintah pada tahun 2021 telah menahan kontraksi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
"Pada triwulan I tingkat kontraksi sebesar minus 0,16 persen , lebih baik jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2020 yang terkontraksi minus2,23 persen," ujarnya.
Ia menyampaikan pemerintah terus mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi dengan tetap mewaspadai risiko COVID-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa mengawal APBN dengan terus melakukan upaya dan sinergi dengan pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Baca juga: Ekonom Indef nilai RAPBN 2021 belum optimal dorong daya beli
Baca juga: Anggota DPR: Tahun 2021 masa transisi pemulihan ekonomi dampak pandemi
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
