Fraksi PKS: Penerapan PPKM Darurat di Surabaya bisa berbasis mikro

Fraksi PKS: Penerapan PPKM Darurat di Surabaya bisa berbasis mikro

Sebagian warga Surabaya antre giliran divaksin Covid-19 di Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya, Rabu (7/7/2021). FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya

Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Surabaya menyampaikan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sana bisa dilakukan dengan berbasis Mikro.

"Sebelum PPKM Darurat, khan sudah melakukan PPKM Mikro dengan melibatkan kelurahan, RT, RW, sebagai ujung tombak. Nach ketika sekarang PPKM Darurat, maka sebetulnya tinggal melanjutkan saja pembatasan di skala kota, tanpa merubah kegiatan di tingkat RT/RW yang selama ini telah berjalan," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya, Akhmad Suyanto, di Surabaya, Minggu.

Baca juga: Polda bubarkan 9.327 kerumunan selama PSBB Surabaya dan Malang Raya

Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini menyoroti berbagai kegiatan PPKM Darurat yang justru menimbulkan kerumunan di antaranya adalah vaksinasi massal.

Menurut dia, apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya sebelum ini sudah benar yakni vaksinasi dilaksanakan di Puskesmas dan di Balai-balai RW. Hal ini memudahkan pengelolaan dan pemantauan warga oleh RT dan RW setempat.

Baca juga: Polisi sesalkan kericuhan operasi PPKM darurat di Surabaya

"Warga juga tidak perlu jauh-jauh ke Gelora Tambaksari. Dijemur kepanasan tanpa suplai air akan berisiko terjadi dehidrasi. Memang ada bagusnya terpapar sinar matahari untuk menambah vitamin D, tetapi perlu diingat terpapar sinar UV tinggi dalam waktu berlebih juga tidak baik untuk kesehatan tubuh. Dan yang pasti tidak terjadi kerumunan skala besar," ujar dia.

Ia juga mengingatkan bahwa protokol kesehatan itu mesti dilakukan bersamaan, tidak terpisah-pisah. "Menghindari kerumunan itu protokol kesehatan. Meskipun memakai masker dan menjaga jarak, tetap saja tidak boleh berkerumun. Apalagi sampai ratusan bahkan ribuan orang dalam satu waktu. Prinsip penelusuran menjadi sulit dilakukan jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Baca juga: Pelanggar Prokes di Surabaya bakal dibawa ke pemakaman COVID-19

Untuk itu, dia mendukung percepatan vaksinasi dengan berbasis RT-RW di Surabaya. Menurut dia, beberapa waktu lalu wali kota juga sudah mengaktifkan kembali Satgas Kampung Tangguh.

"Bahkan sudah memberikan insentif kepada Satgas Kampung Wani. Ini bisa diteruskan dengan pemantauan dan pelaksanaaan vaksinasi, disamping melakukan tugas-tugas yang selama ini berjalan," kata dia.

Baca juga: Pelanggar prokes di Surabaya diblokir data kependudukannya

Dengan penerapan protokol kesehatan 5M dengan ketat, 3T, serta percepatan vaksinasi, dia yakin grafik penderita Covid-19 di Surabaya akan melandai. Ia optimistis upaya-upaya ini akan menurunkan angka pandemi.

"Karena itu mari dilaksanakan dengan disiplin. Sebagai pemangku kebijakan, Pemkot dan DPRD harus melakukan monitoring dan evaluasi secara harian. Mana yang efektif, mana yang harus dibenahi. Intinya untuk kemaslahatan seluruh warga kota," kata dia.

Baca juga: Sejutaan lebih orang terjaring operasi yustisi selama PPKM di Jatim
Pewarta : Abdul Hakim
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021