Ekonom imbau terapkan PSBB total untuk hentikan lonjakan COVID-19

Ekonom imbau terapkan PSBB total untuk hentikan lonjakan COVID-19

Arsip foto - Foto aerial suasana kendaraan melintas di Bundaran HI, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pada hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta arus lalu lintas kendaraan terpantau lancar. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diimbau segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total atau menyeluruh, dan juga mempercepat vaksinasi untuk menghentikan lonjakan penularan COVID-19.

Ekonom yang juga Co-Founder Narasi Institute Fadhil Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengkhawatirkan lonjakan kasus COVID-19 varian delta dan potensi meningkatnya angka kematian akan mengancam pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Lonjakan kasus COVID-19 juga akan membuat ekonomi domestik kembali ke zona resesi.

“Varian Delta ini seperti kotak pandora, bila kita menyikapinya biasa-biasa saja dan akhirnya terbuka, ancaman resesi dapat terjadi di sepanjang 2021” ujarnya.

Fadhil menyarankan pemerintah perlu segera menerapkan kembali PSBB di wilayah zona merah sebelum fasilitas kesehatan ambruk dan penularan COVID-19 semakin tidak terkendali.

“Selain menerapkan PSBB di zona merah, pemerintah perlu mempercepat vaksinasi di daerah zona merah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut COVID-19”, ujarnya.

Fadhil meminta kebijakan pemerintah untuk 3T (testing, tracing, treatment) harus digalakkan secara serius dengan ancaman sanksi tegas.

“Pemberlakuan PSBB di daerah zona merah perlu dilaksanakan dengan menutup untuk sementara berbagai kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan masa (pernikahan), kegiatan ibadah, tempat hiburan dan pariwisata, mall, dan lain-lain,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta memitigasi potensi ekonomi kembali tumbuh negatif pada beberapa kuartal mendatang, terutama dampak berkurangnya lapangan ketenagakerjaan, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

“Program bantuan sosial perlu dipercepat dan diperluas disertai efektivitas yang lebih baik. Besar kemungkinan besarnya aggaran bantuan sosial dan kesehatan perlu direvisi lagi dengan mempertimbangkan perkembangan kasus lonjakan baru COVID-19,” ujarnya.

Pemerintah juga disarankan untuk meninjau kembali anggaran prioritas terutama untuk berbagai program infrastruktur yang lebih berdampak jangka menengah dan panjang.

 

 

Baca juga: Legislator khawatir kenaikan kasus COVID-19 ganggu pemulihan ekonomi

Baca juga: KSP : Kendalikan pandemi agar perekonomian segera pulih

Baca juga: Mendagri minta bupati/wali kota jalankan program pengendalian COVID-19

Baca juga: Menko Airlangga ajak akademisi tangani COVID-19 dan pulihkan ekonomi

 

Pewarta : Indra Arief Pribadi
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021