Menurut dia, bila nasionalisme dan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia kembali seperti dulu, otomatis radikalisme berkonotasi negatif serta terorisme akan terkikis.
"Ini yang terjadi sekarang. Radikalisme dalam perspektif negatif yang sudah sering saya sampaikan saat menjabat sebagai kepala BNPT. Ada empat indikatornya, yaitu intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI dan penyebaran paham takfiri (mengkafirkan orang)," kata dia dalam keterangan diperoleh di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Gubernur Lemhanas: sosialisasi paham kebangsaan perlu digencarkan
"Kalau masuk klasifikasi ini harus kita kikis, kita reduksi dan hilangkan. Mari kita sosialisasikan pada anak anak kita, pada generasi kita khususnya generasi muda agar tidak mudah terpapar paham itu, bagaimana kita harus kuatkan nasionalisme dan wawasan kebangsaan,” kata dia.
Ia mencontohkan implementasi penguatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan itu dengan kembali mengadakan upacara bendara setiap hari Senin, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan naskah Pancasila.
"Inilah salah satu yang membuat karakter bangsa dengan baik, kalau tidak dilakukan itu akan hilang. Sekarang generasi muda kita banyak yang tidak hafal Pancasila, lagu Indonesia Raya, itu tidak bisa disalahkan karena kurikulumnya sudah seperti itu. Nah sekarang kita ubah kembali, di mulai dari sekarang sehingga kita bisa melihat hasilnya nanti 5-10 tahun mendatang," kata dia.
Baca juga: Keberadaan Lemhannas tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik
Ia mengungkapkan, saat ini generasi muda menjadi sasaran empuk penyebaran paham-paham tersebut, selain masyarakat umum lainnya. Faktanya, media sosial sekarang dipenuhi dengan berbagai macam hoaks dan adu domba. Ironisnya, kondisi ini dimanfaatkan kelompok-kelompok radikal intoleran untuk memcah belah masyarakat.
Ia menilai, saat ini budaya saring sebelum sharing generasi muda dan masyarakat sangat rendah karena mereka ‘menelan’ begitu saja berbagai informasi yang masuk karena tidak punya kemampuan memverifikasi dan memfilter pesan-pesan yang masuk. Hal ini dipengaruhi salah satunya adalah tingkat pendidikan masyarakat.
Baca juga: Gubernur Lemhannas sebut dinasti politik hambat konsolidasi demokrasi
“Kalau yang sudah berpendidikan cukup intelektual kan akan berpikir saat menerima informasi benar atau tidak, tetapi untuk yang golongan menengah ke bawah termasuk yang tidak punya pemahaman itu, hal itu akan dianggap menjadi suatu kebenaran. Ini yang berbahaya, mereka bisa menyebarkan kembali informasi yang diterima yang padahal belum tentu kebenarannya, bisa saja itu berisikan hal terkait radikal terorisme. Ini yang harus kita jaga,” kata dia.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
