Ini syarat pemberlakuan ganjil-genap versi Pemprov DKI

Ini syarat pemberlakuan ganjil-genap versi Pemprov DKI

Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengecek papan informasi mengenai kebijakan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor plat nomor ganjil-genap di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (24/8/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/PRAS. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jakarta (ANTARA) - Pemberlakuan kembali kebijakan ganjil-genap perlu memperhatikan keberhasilan penanganan pandemi dengan protokol kesehatan (prokes) 3M dan 3T dan program vaksinasi.

"Bila kedua upaya ini ada keberhasilan maka sektor transportasi bisa diimbangi dengan kebijakan ganjil-genap," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo, dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Rabu.

Karena itu, kata Syafrin, perlu untuk dipahami dengan adanya wabah COVID-19 ini transportasi memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya peningkatan kasus COVID-19.

"Karena COVID-19 ini senang melihat orang berkumpul, bertemu, maka akan terjadi transmisi virus yang demikian masif. Ditambah lagi, saat ini ada varian virus baru," ucapnya.

Karena itu, lanjut Syafrin, pihaknya saat ini masih menunggu tren kasus positif di Jakarta bahkan Jabodetabek secara utuh untuk masuk ke tahap pemberlakuan ganjil-genap kembali.

Baca juga: Ini usulan Polda Metro terkait ganjil-genap

Ganjil-genap tersebut juga, Syafrin menyebut tidak akan langsung diterapkan di 25 ruas jalan yang selama ini diberlakukan, tetapi secara bertahap.

"Jadi, tidak langsung 25 ruas, tapi bertahap. Kita identifikasi jalan mana yang jadi tumpuan perjalanan, di situ kita lakukan pembatasan," ujarnya.

Peniadaan kebijakan ganjil genap ini, kata Syafrin, mengikuti pelaksanaan PPKM skala mikro yang kini diterapkan setelah masa PSBB.

"Jadi, memang kebijakan ini kita pahami bahwa Jakarta sukses melakukan pengendalian kasus positif karena kebijakan yang diambil Pak Gubernur itu sifatnya kebijakan terintegrasi dari hulu ke hilir," kata Syafrin.

Menurut Syafrin, sejauh ini langkah Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka kasus positif dengan memberlakukan sejumlah pembatasan, termasuk peniadaan ganjil genap.

Baca juga: DKI belum berencana berlakukan kembali kebijakan ganjil-genap

"Jadi, dilakukan pengaturan kapasitas perkantoran 50 persen angkutan 50 persen, kapasitas pembelanjaan 50 persen, pusat-pusat kegiatan 50 persen maka disisi hilirnya transportasi harus juga diimbangi," ujarnya.
Pewarta : Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2021