Alok Sharma bahas perubahan iklim dengan aktivis lingkungan Indonesia

Alok Sharma bahas perubahan iklim dengan aktivis lingkungan Indonesia

Presiden Conference of Parties 26 (COP26) Alok Sharma dalam diskusi perubahan iklim yang menjadi bagian dari program "Climate Connection" diselenggarakan British Council Indonesia di Jakarta, Selasa. (1/6/2021) (Antara / Azis Kurmala)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Conference of Parties 26 (COP26) Alok Sharma berdiskusi dengan berbagai aktivis lingkungan maupun iklim Indonesia untuk membahas ide, inovasi, maupun tantangan dalam membuat kebijakan yang peduli dengan perubahan iklim.

Diskusi tersebut yang menjadi bagian dari program "Climate Connection" diselenggarakan British Council Indonesia di Jakarta, Selasa.

Roundtable dialogue ini merupakan bagian dari kunjungan Rt Hon Alok Sharma MP ke Indonesia untuk memprioritaskan kemajuan untuk mengatasi krisis iklim menjelang COP 26 yang akan diadakan pada November 2021 di Glasgow, Inggris.

Pemimpin muda dan aktivis iklim Indonesia yang berdiskusi dengn Alok Sharma antara lain Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) Muda Kedeputian Klimatologi BMKG Yesi Christy, Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Duta Kemenpora RI Dave Djabumir, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jakob Sirongoringo, dan Climate Policy Initiative (CPI)'s Associate Director Tiza Mafira.

Alok Sharma mengatakan suara anak muda di seluruh dunia merupakan katalisator yang kuat untuk perubahan. Suara pemuda Indonesia sangat penting mengingat Indonesia merupakan salah satu pemain utama dalam perubahan iklim global.

"Saya ingin mendengarkan suara anak muda Indonesia untuk membahas inovasi maupun solusi untuk mendorong aksi iklim," kata anggota kabinet Perdana Menteri Boris Johnson itu.

Alok Sharma mengatakan bahwa Conference of Parties 26 (COP26) mengajak berbagai pihak di seluruh dunia untuk membahas lingkungan.

Ia mengatakan COP26 memiliki empat poin, pertama, mengurangi emisi dengan ambisius, kedua, melindungi lingkungan, ketiga, memberi dukungan finansial untuk mengurangi emisi di berbagai negara, dan keempat, kerja sama global.

Pembicaraan iklim, COP26, akan mempertemukan kepala negara, pakar iklim, dan juru kampanye untuk menyepakati tindakan terkoordinasi untuk mengatasi perubahan iklim.

Dalam diskusi tersebut, Yesi Christy mengatakan kepada Alok Sharma bahwa literasi iklim menjadi salah satu hal penting untuk memberikan pemahaman terhadap dampak perubahan iklim.

Dengan demikian pendidikan mengenai perubahan iklim harus diperkuat, kata Yesi.

"Yang kami lakukan adalah memberikan pemahaman atau edukasi tentang lingkungan dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Tidak semuanya memiliki kapabilitas dalam memberikan pemahaman mengenai perubahan iklim kepada anak-anak muda Indonesia," kata dia.

Karena itu perlunya peneliti atau pengamat iklim dibekali dengan pengetahuan komunikasi iklim yaitu bagaimana menyampaikan edukasi atas perubahan iklim kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.

Mendengar hal itu, Alok Sharma sepakat bahwa edukasi terhadap perubahan iklim harus diperkuat. Namun, pendidikan atas perubahan iklim tak sebatas pada anak-anak saja, melainkan juga kepada masyarakat luas.

Sementara itu Dave Djabumir mengungkapkan bahwa belum ada komitmen penuh dari pemerintah lokal maupun pusat mengenai mengatasi dampak perubahan iklim di daerah-daerah kepulauan dan pantai.

Belum adanya perhatian dalam kebijakan lingkungan terhadap daerah-daerah kepulauan dan pantai, lanjut dia, disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan literasi iklim.

"Saya berharap dari kepemimpinan COP26 untuk pembuatan kebijakan (policy making) yang berkomitmen atas perubahan iklim di daerah-daerah kepulauan dan pantai," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jakob Sirongoringo mendukung pemerintah Indonesia untuk mengadopsi Undang-Undang Masyarakat Adat untuk melindungi pengetahuan tradisional.

Riset internasional mengungkapkan bahwa hutan-hutan terbaik yang ada di dunia ini ada di wilayah adat yang dijaga, dikontrol dengan menggunakan pengetahuan tradisional, spiritualitas Masyarakat Adat dan pemerintahan adat.

Sementara itu, Tiza Mafira mendorong program serta insentif ekonomi konkret untuk membuat Indonesia menjadi hub dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial dan kelestarian lingkungan.

Baca juga: Alok Sharma: Indonesia bisa pimpin G20 atasi perubahan iklim
Baca juga: Menteri LHK bahas pendanaan iklim dengan Presiden COP26 Alok Sharma
Baca juga: Diplomasi lingkungan hidup Indonesia didorong untuk tonjolkan isu laut


 
Pewarta : Azis Kurmala
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2021