Jakarta (ANTARA) - Berbagai aduan, masukan, dan kritik disampaikan sejumlah elemen masyarakat Sumatera Barat dalam Program Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar yang menyasar ibukota Provinsi Sumatera Barat, Padang.

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

"Berbagai masukan dan kritik disampaikan sejumlah elemen masyarakat Sumatera Barat dalam Program KSP Mendengar," ujar Rumadi Ahmad.

Baca juga: KSP panggil kementerian dan BUMN terkait pembangunan Maluku Barat Daya

Dia mengatakan, salah satu aduan disampaikan penyandang disabilitas bernama Alde Maulana yang dihentikan dari CPNS karena status difabel.

Rumadi Ahmad menyatakan KSP akan segera menindaklanjuti aduan tersebut.

"Ada hal-hal yang kami selesaikan secara cepat, seperti disabilitas CPNS bermasalah dengan BPK itu mungkin bisa kami tindak lanjuti cepat. Pengaduan lainnya yang ada dokumennya pasti akan tindaklanjuti juga,” ujar Rumadi.

Tak hanya soal apresiasi dan kritikan terhadap pemerintah, dalam forum KSP Mendengar ini juga muncul sejumlah usulan seperti penetapan pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Syeikh Sulaiman ar-Rasuli sebagai pahlawan nasional.

"Terus terang kami iri dengan ulama yang sejaman dengan Syeikh ar-Rasuli yakni Kyai Ahmad Dahlan dan Kyai Hasyim Asyari yang sudah menjadi pahlawan nasional. Peran Syekh ar-Rasuli dalam perjuangan nasional tidak bisa disangsikan lagi,” ujar perwakilan Pemuda Perti Muhammad Arif.

Menurut Rumadi, semua masukan tersebut akan ditindaklanjuti sehingga hubungan komunikasi pemerintah dengan masyarakat itu bisa tersampaikan lebih dekat.

Dikatakan Rumadi, jika tidak ada respons pengaduan masyarakat kepada pemerintah, maka KSP bisa menjadi pintu terakhir pengaduan.

“Pemerintah ingin mendengar langsung masukan dan kritikan dari rakyat di Sumatera Barat. Untuk itu, silakan nanti disampaikan dalam forum ini,” ujarnya.

Baca juga: Kantor Staf Presiden serap aspirasi warga Banyumas

Adapun sejumlah peserta forum KSP Mendengar ini juga meminta kepada KSP untuk tidak sekadar mendengar namun juga bisa mengeksekusi.

Misalnya persoalan hambatan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru terkait pembebasan tanah dan persoalan lainnya. Selain itu, kata Rumadi, sejumlah masukan seperti revitalisasi Danau Maninjau akan didalami lebih lanjut.

“Ada sejumlah hal-hal besar seperti revitalisasi Danau Maninjau yang kami butuh penjelasan lebih detail,” tambah Rumadi.

Program KSP Mendengar di Padang Sumatera Barat berlangsung sejak Selasa (25/5) hingga Jumat (28/5). Selain menggelar forum dengan sejumlah elemen masyarakat, tim KSP juga berkunjung ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Majelis Ulama Indonesia (MUI), PWNU Sumbar, Universitas Negeri Padang, PW Muhammadiyah, Polda Sumbar dan diterima Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy.

Baca juga: KSP jaring aspirasi publik soal UU Ciptaker

Baca juga: KSP: UU Ciptaker solusi kurangi pengangguran

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021