"Pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkesan memberikan kado buruk di Hari Perayaan Kemerdekaan Indonesia dengan membarter Petugas Penjaga Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia yang ditangkap secara paksa oleh `Marine Polis`Malaysia dengan nelayan pencuri ikan," kata mantan Anggota Komisi I DPR RI ini kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.
Model penyelesaian seperti ini, menurut DPP PDI Perjuangan, menunjukkan, pertama, Pemerintahan SBY mengorbankan kedaulatan demi diplomasi `thousand friends`, zero enemy` yang dipidato-negarakan-nya pada 16 Agustus 2010 di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
"Kedua, Pemerintah mengorbankan Petugas Penjaga Perairan Perbatasan RI yang sedang menjalankan tugas demi citra dan pencitraan. Kami berpendapat, sikap lemah ini akan menurunkanmoral petugas yang menjaga perbatasan, karena tidak dilindungi oleh Pemerintah yang tidak berkarakter," tandas Andreas Pareira.
Selanjutnya ketiga, bangsa dan negara ini akan terus menerus dilecehkan oleh negara tetangga dan negara-negara di dunia, selama pemimpinnya tidak punya sikap dalam berdiplomasi, malah mengorbankan kedaulatan demi konsep politik luar negeri `thousand friend, zero enemy` yang lemah karakter.
Penjelasan Resmi Malaysia
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmed Zaki Iskandar mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI agar segera meminta penjelasan resmi pihak Malaysia mengenai insiden perbatasan di Perairan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tersebut.
"Kami tetap mengecam kerasa perlakuan aparat Kepolisian malaysia yang telah menangkap dan menembakkan senjatanya di wilayah perairan Republik Indonesia," tandasnya.
Makanya, demikian Zaki Iskandar, harus ada penjelasan resmi, mengapa mereka melakukan dua tindakan brutal itu.
"Malaysia kami nilai sudah jauh melampaui toleransi sebagai negara sahabat. Mestinya, atas kejadian ini, Pemerintah RI harus menarik Duta Besar (Dubes) kita dari Malaysia. Ini sebagai bentuk protes keras kita terhadap perlakuan aparat Malaysia," katanya.
Berbarengan dengan itu, Zaki Iskandar meminta pihak Kemenlu RI jangan selalu bersembunyi di balik belum adanya perjanjian formal tentang batas wilayah, karena jika ini terus jadi alasan, semakin banyak lagi berjatuhan korban di pihak Indonesia.
(M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
