Memang agak turun, tapi kita harus mempertahankan posisi kalau perlu tahun 2021 akan lebih baikJakarta (ANTARA) - Direktur Political and Publik Policy Studies (P3S) Jerry Massie berpendapat politik identitas yang "menggurita" menyebabkan indeks demokrasi Indonesia turun.
The Economist Intelligence Unit (EIU) sebelumnya merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020, dimana indeks demokrasi Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan skor 6,3.
"Saya kira selain pandemik Corona, maraknya radikalisme dan intoleran juga menyebabkan indeks demokrasi Indonesia turun. Apalagi saat pembubaran FPI, terjadi sejumlah aksi bom bunuh diri. Tapi yang menonjol politik identitas yang kian menggurita. Ini adalah indikator sehingga indeks demokrasi kita turun," kata Jerry ketika dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6,48.
"Memang agak turun, tapi kita harus mempertahankan posisi kalau perlu tahun 2021 akan lebih baik," ujarnya.
Hal itu, lanjut Jerry, lantaran indeks demokrasi Indonesia Tahun 2020 merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.
"Perlu diperbaiki lagi sistem demokrasi Indonesia. Jangan sampai sebagai negara dengan demokrasi cacat," tutur Jerry.
Baca juga: Pentingnya tradisi berpikir rasional menyikapi persoalan demokrasi
Baca juga: KSP: Penurunan indeks demokrasi-persepsi korupsi jadi bahan evaluasi
Pemerintah akan melakukan langkah-langkah agar indeks demokrasi Indonesia pada tahun mendatang bisa terus naik.
Menurut dia, pemerintah lebih punya strategi "open management", "open minded" dan menghindari konflik kepentingan atau "conflict interest".
"Paling utama transparansi ke publik berkata apa adanya dan juga membuka komunikasi yang seluas-luasnya. Menutup celah radikalisme dan intoleran dan membuka diri untuk hal yang positif. Perlu adanya persuasif (pendekatan) dan harus menghindari politik pencitraan," ucap Jerry.
Dalam kesempatan itu, Jerry mengatakan, reformasi yang telah berjalan 23 tahun diharapkan bangsa Indonesia mampu mempertahankan nilai demokrasi, memperkokoh nilai persatuan serta menegakkan nilai-nilai Pancasila.
"Saya kira nilai-nilai reformasi bisa terasa sampai saat ini. Kita perlu berterima kasih pada tokoh reformis yakni mahasiswa Trisakti yang tewas saat terjadi pergolakan menurunkan rezim Orde Baru. Kita tinggal menjaga dan memelihara nilai reformasi itu," tutur-nya.
Dikatakannya, telah terjadi reformasi birokrasi seperti "one stop service", perbaikan integritas dalam pemberian pelayanan, penghematan dalam proses pengadaan barang dan jasa, meningkatnya motivasi kerja dan kebanggaan atas instansi-nya, meningkatnya produktivitas karyawan serta kompetitif-nya sistem remunerasi instansi.
Berdasarkan catatan KemenPAN-RB, kata Jerry, terjadi juga perbaikan akuntabilitas instansi pemerintah.
Persentase instansi pemerintah provinsi yang akuntabel naik dari 31 persen tahun 2010 menjadi 63 persen tahun 2011 dan 76 persen tahun 2012.
Baca juga: Mahfud: Demokrasi Indonesia masih fase demokrasi prosedural
Baca juga: Bappenas pertimbangkan kearifan lokal dalam menyusun Indeks Demokrasi
Baca juga: BPS: Indeks Demokrasi Indonesia meningkat, ini indikatornya
Sementara untuk pemerintah kabupaten/kota, naik dari 5 persen tahun 2010 menjadi 13 persen tahun 2012. Untuk pemerintah pusat naik dari 63 persen tahun 2010 menjadi 83 persen tahun 2011 dan 95 persen tahun 2012 serta target keseluruhan pada tahun 2014 adalah 80 persen.
Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2019, tambah Jerry, baru 40 kementerian dan lembaga yang tunjangan kinerja-nya mencapai 80 persen.
"Sementara Indeks reformasi birokrasi Indonesia cukup baik pada 2018 (75,50 persen), dan 2019 (77,70 persen)," demikian Jerry Massie.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
