MPR: Revisi UU ITE untuk jamin kebebasan berpendapat di ruang digital

MPR: Revisi UU ITE untuk jamin kebebasan berpendapat di ruang digital

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) BS Center bertajuk "Masa Depan Demokrasi Pancasila, Urgensi Revisi UU ITE", di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis. (MPR RI)

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu dilakukan untuk menjamin kebebasan berpendapat di ruang digital dengan tetap menjaga hak dan kewajiban sesama warga di mata hukum.

"Sehingga mewujudkan keadaban publik melalui keadaban daring atau 'online civility', menangkal penyebaran berita bohong, konten pornografi, serta meredam masifnya ujaran kebencian melalui media sosial. Diharapkan semakin menguatkan demokrasi Pancasila di Indonesia," kata Bamsoet di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan Bamsoet dalam Focus Group Discussion (FGD) BS Center bertajuk "Masa Depan Demokrasi Pancasila, Urgensi Revisi UU ITE", di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis.

Baca juga: MPR: Perkuat perlindungan jurnalis melalui revisi UU ITE

Bamsoet juga menyoroti data SAFEnet tentang besarnya kasus pidana yang menjerat warga terkait UU ITE, yaitu hingga 30 Oktober 2020 jumlahnya mencapai 324 kasus.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 209 orang dijerat pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, 76 orang dijerat pasal 28 ayat 3 tentang ujaran kebencian, serta 172 kasus dilaporkan berasal dari unggahan di media sosial.

"Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI-Polri pada 15 Februari 2021 tegas menyampaikan, semangat awal UU ITE adalah menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika dan produktif. Presiden menekankan, jika implementasinya menimbulkan ketidakadilan, tidak menutup kemungkinan UU ITE perlu direvisi, termasuk menghapus pasal karet yang multitafsir," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, desakan revisi UU ITE juga terekam dalam survei litbang Kompas pada Februari 2021, yaitu dari 1.007 responden berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 Provinsi, menyatakan UU ITE perlu revisi sebagian (47,4 persen), perlu revisi menyeluruh (28,4 persen), tidak perlu revisi, tetap seperti itu saja (10,3 persen) dan tidak tahu (13,9 persen).

Dalam diskusi tersebut, Direktur Tindak Pidana Siber Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi mengatakan agar UU ITE tidak disalahgunakan, pada 19 Februari 2021 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Selain itu menurut dia, Polri juga telah membentuk "virtual police", dengan tujuan menciptakan media sosial yang bersih, sehat, dan produktif, terbebas dari hoaks dan ujaran kebencian.

"Jika ditemukan komunikasi/konten yang berpotensi melanggar UU ITE di ruang publik, penegakan hukum dilakukan dalam bentuk preventif, preemtif, dan kuratif," katanya.

Dia menjelaskan, "virtual police" akan memberikan edukasi secara privat melalui pesan langsung atau "direct message" disertai kajian mendalam bersama para ahli.

Menurut dia, jika pelaku mengikuti arahan "virtual police", maka masalah selesai namun jika tidak, korban yang merasa dirugikan bisa membuat laporan ke Polri, tidak boleh diwakilkan karena termasuk delik aduan.

Baca juga: MPR ingatkan semua badan publik jalankan keterbukaan
Baca juga: MPR apresiasi kesiapan Korlantas dukung kebijakan larangan mudik

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021