Anies beri dua usulan ke PBB untuk kurangi emisi karbon di kota besar

Anies beri dua usulan ke PBB untuk kurangi emisi karbon di kota besar

Sejumlah pengendara mobil dan motor antre untuk mengikuti uji emisi gas buangan di kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Selasa (26/1/2021). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap kendaraan berusia di atas 3 tahun yang ada di Ibu Kota lulus uji emisi, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor, pengganti Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2007. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan
menyampaikan gagasan, solusi serta usulan terkait pengurangan emisi karbon sebagai aksi nyata yang dikerjakan kota-kota besar anggota C40 terhadap perubahan iklim.

Dalam virtual forum bertajuk "Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilent Recovery for Cities and Nations", yang digelar pada Jumat (16/4) malam, Anies memberikan dua usulan terkait hal yang bisa dilakukan PBB dalam membantu dan mendukung program pengurangan emisi karbon dan mengatasi dampak dari perubahan iklim.

"Pertama, PBB dapat mendorong negara-negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota dan itu perlu dihitung sebagai bagian dari National Determined Contribution (NDC) dari aksi iklim," kata Anies dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Anies menilai PBB mampu meminjamkan tangannya untuk mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan.

Dalam rangka menuju COP 26, Anies mendorong agar PBB dapat mendukung negara-negara untuk mengembangkan arsitektur dan struktur pendanaan yang komprehensif untuk menerjemahkan manfaat-manfaat yang diperoleh pemerintah nasional pada forum global untuk dieksekusi pada tingkat lokal.

Anies menekankan bahwa peran pemerintah kota memastikan lingkungan yang ditinggali warganya layak dan berketahanan. Dalam hal ini terkait dengan perubahan iklim, salah satunya mengurangi emisi karbon secara signifikan.

"Pemerintah kota memiliki tugas untuk menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak huni bagi para warga kotanya. Hal ini termasuk dengan mengatasi dampak perubahan iklim dengan melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kota-kota," kata dia.

Baca juga: Jakpus pasang 16 panel surya untuk kurangi emisi gas karbon
Baca juga: Dinas LH DKI umumkan kendaraan tak ikut uji emisi bisa kena tilang
Dokumentasi - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersepeda di kawasan Bundaran HI , Minggu (3/11/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)
Jakarta juga telah berkomitmen dan mengerjakan berbagai aksi iklim. Bahkan, Jakarta telah memiliki target "zero emission
pada tahun 2050.

"Jakarta telah berkomitmen untuk menjadi Kota Berketahanan Iklim. Saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis pada transit," kata Anies.

Atas paparan dan usulan tersebut, Sekjen PBB Antonio Gutteres menyatakan pihaknya setuju dan akan menindaklanjuti usulan tersebut.

Menurut dia, dua hal yang diusulkan sangat mungkin dikerjakan oleh PBB sehingga dukungan ini bukan sekadar wacana, melainkan dapat diterjemahkan ke dalam program-program dari tingkat pusat hingga lokal.

"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami sepenuhnya siap untuk melakukan yang terbaik dengan organisasi dan tim perwakilan PBB pada berbagai negara untuk melakukan persis seperti yang Anda usulkan kepada kami," kata Antonio.
Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2021