Kantor Staf Presiden serap aspirasi warga Banyumas

Kantor Staf Presiden serap aspirasi warga Banyumas

Kegiatan KSP (Kantor Staf Presiden) Mendengar di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (8-4-2021) siang. ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menyerap aspirasi warga Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya melalui kegiatan "KSP Mendengar" guna menampung saran maupun masukan kepada pemerintah.

Kegiatan yang digelar di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis siang, diikuti perwakilan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan elemen masyarakat lainnya.

Di sela acara, Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP Ngatoilah menjelaskan tujuan dari kegiatan tersebut adalah upaya membuka kanal baru dari Kantor Staf Presiden untuk secara langsung turun ke masyarakat guna mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka.

Baca juga: KSP pastikan pemerintah sigap tekan lonjakan pengangguran

"Aspirasi, baik berupa masukan, keluhan, maupun apa pun, yang menjadi keresahan mereka, bahkan bisa jadi apresiasi. Kami tidak membatasi apa yang akan mereka sampaikan," katanya.

Oleh karena konsep kegiatan tersebut adalah "KSP Mendengar", pihaknya akan mendengar apa pun yang menjadi aspirasi masyarakat.

Menurut dia, hal itu ibarat "memotong kompas" bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ke Istana Negara, Jakarta, namun terkendala oleh jarak yang cukup jauh dan hal-hal teknis lainnya.

"Maka, kami jemput bola ke lapangan untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan harapannya ini bisa kami bawa ke Jakarta," katanya.

Jika persoalannya menyangkut kementerian/lembaga, pihaknya menyampaikan ke kementerian/lembaga.

Baca juga: Pemerintah siapkan Kepres talenta nasional kembangkan inovasi

"Apabila menyangkut kebijakan pemerintah secara luas, berarti akan kami serahkan kepada Presiden untuk menjadi bagian masukan dari Kantor Staf Presiden, tentu melalui prosedur karena kami punya pimpinan, Pak Moeldoko selaku Kepala Kantor Staf Presiden," katanya menjelaskan.

Ngatoilah mengatakan bahwa kegiatan "KSP Mendengar" yang digelar sejak pertengahan tahun 2020 telah digelar di sembilan daerah secara luring dan Purwokerto merupakan kota kesembilan.

Bahkan, kata dia, Purwokerto merupakan kota pertama yang menjadi penyelenggaraan kegiatan "KSP Mendengar" pada tahun 2021.

"Sebelumnya, kegiatan 'KSP Mendengar' digelar di tingkat provinsi. Pada tahun ini mulai menyasar ke daerah-daerah dan Purwokerto merupakan kota pertama dari target 40 kota pada tahun 2021," katanya.

Baca juga: KSP: Perlindungan hak masyarakat atas KBB agenda prioritas Presiden

Dalam kegiatan "KSP Mendengar", berbagai saran dan kritik disampaikan oleh perwakilan dari sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan yang menghadiri acara tersebut, salah satunya disampaikan M. Johar dari Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

Dalam kesempatan tersebut, Johar mengharapkan penangkapan terduga teroris oleh Detasemen Khusus 88/Antiteror di sejumlah daerah secara diam-diam dan tidak ekspos secara besar-besaran oleh media massa agar tidak menimbulkan ketakutan pada masyarakat.

"Kalau dalam istilah Banyumas kena iwake ora buthek banyune (kena ikannya tetapi airnya tidak keruh, red.). Model-model seperti itu saya kira bagus, kemudian nanti dilakukan pembinaan, kalau tidak bisa dibina, ya, dibinasakan (dijatuhi hukuman mati, red.)," katanya.

Selain itu, dia juga menyoroti perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan terkesan tidak imbang.

Menurut dia, perhatian Kemendikbud terhadap SMA sangat kurang, sedangkan SMA seolah dianakemaskan.

"Mencari bantuan untuk SMA sulitnya bukan main. Akan tetapi, saya lihat SMK itu luar biasa. Jadi, coba diseimbangkan antara perhatian terhadap SMA dan SMK," katanya.

Baca juga: KSP: Pemerintah berkomitmen kuat jaga demokrasi

Terkait dengan persiapan menjelang pembelajaran tatap muka, dia mengharapkan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga pendidikan dapat diprioritaskan, baik di pusat maupun daerah.

Johar juga menyoroti masalah sertifikasi bagi pengasuh pondok pesantren yang sulit didapatkan, termasuk bantuan-bantuan kepada mereka, salah satunya berkaitan dengan pengadaan perumahan.
Pewarta : Sumarwoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021