Ridlwan Habib: Perpres TNI atasi terorisme mendesak disahkan

Peneliti terorisme, Ridlwan Habib, menyebutkan Peraturan Presiden terkait peran TNI dalam mengatasi terorisme mendesak untuk disahkan.

 

Dalam diskusi bertema format ideal penanganan ekstremisme dan terorisme di Indonesia, di Jakarta, Jumat, dia mengatakan, untuk mendeteksi keberadaan kelompok teror Neo JI ini perlu melibatkan semua pemangku kepentingan.

 

"Perpres TNI mengatasi terorisme perlu segera disahkan agar penanganan di lapangan semakin ideal," kata dia.

Baca juga: TNI tak akan biarkan terorisme ancam masyarakat

 

Menurut dia, ada informasi yang menyebutkan bahwa Perpres TNI Atasi Terorisme sudah berada di meja presiden dan siap ditandatangani. "Perpres ini sudah disetujui lintas instansi yang terkait, termasuk DPR," ucap dia.

TNI memiliki satuan-satuan yang sarat kemampuan anti teror dan hal-hal lain terkait. Yang paling mutakhir adalah pembentukan Komando Operasi Khusus TNI, yang dipimpin seorang mayor jenderal TNI, dengan komposisi personel gabungan dari pasukan-pasukan khusus TNI AU, TNI AL, dan TNI AD.

Mereka juga memiliki kemampuan bergerak di gunung-hutan-rawa, perkotaan, secara trimatra dalam operasi yang berdurasi panjang. 

Baca juga: Perpres TNI tangani terorisme gentarkan kelompok radikal

 

Ia menjelaskan berbagai penangkapan terhadap anggota teroris gencar dilakukan Densus 88 Polri sepanjang dua pekan terakhir. Secara total sudah 28 orang tersangka teroris dari kelompok Neo JI ditangkap di berbagai kota, di antaranya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jakarta.

 

"Kelompok Neo JI estimasi masih sebanyak 6.000 orang, dan berada di seluruh Indonesia," kata dia.

Baca juga: Gabungan LSM: Revisi draf perpres penugasan TNI atasi terorisme

 

Jaringan Neo JI ini berafiliasi pada Al Qaeda dan menjadi penerus dari kelompok JI lama yang terlibat dalam Bom Bali 1. "Mereka sangat lihai dalam penyamaran. Misalnya Upik Lawanga yang berhasil bersembunyi di Lampung selama 12 tahun," kata dia.

 

Oleh karena situasi itu, kata dia, penanganan ekstremisme dan terorisme di Indonesia memerlukan keterlibatan pihak terkait, salah satunya yakni TNI.

 

Pembicara lain, yaitu ahli terorisme dan intelijen, Stanislaus Riyanta, menilai kerja sama lintas instansi pemerintah sangat penting sebagai langkah pencegahan dan penanganan ekstremisme dan terorisme di Indonesia. "Selama ini sudah sangat baik, misalnya antara Polri dan TNI di Operasi Tinombala sudah sangat harmonis," ujarnya.