Anggota Komisi E DPRD DKI ingatkan jangan ada pemotongan BST

Anggota Komisi E DPRD DKI ingatkan jangan ada pemotongan BST

Foto kombo warga RW 05 Kelurahan Kenari penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) berpose dengan menunjukkan uang yang diterimanya di Senen, Jakarta, Rabu (6/1/2021). Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2021 untuk empat bulan kedepan senilai Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan secara langsung kepada warga melalui petugas PT Pos Indonesia dan bank-bank milik negara. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengingatkan Dinas Sosial DKI Jakarta agar jangan ada pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Saya sampaikan ke Dinsos, minta tolong diperhatikan, jangan sampai kejadian lagi," kata Ima di Jakarta, Rabu.

Dinsos diminta rajin berkoordinasi dengan kelurahan agar penyaluran BST benar-benar tepat sasaran dan tidak dipotong. Ima juga meminta Dinsos mengevaluasi penyaluran dan pendataan BST sampai ke tingkat RT/RW.

"RT/RW sebagai lini depan masyarakat seharusnya memang lebih baik," kata Ima.

Dia juga menyampaikan kepada masyarakat luas, apabila sudah mengetahui ada oknum RT/RW yang menyunat dana BST, segera melapor ke DPRD atau Dinas Sosial.

"Kami juga sampaikan, kalau memang RT/RW tidak amanah, jangan dipilih lagi ketika pemilihan RT/RW," kata Ima.

Politikus PDI-P ini mengatakan, pemotongan dana BST terjadi di tingkat RT/RW. Namun tidak semua RT/RW melakukan hal yang sama, masih banyak RT/RW yang benar-benar mengayomi masyarakat, khususnya dalam pendataan dan penyaluran bansos.

Baca juga: Dinsos DKI tolak usulan kuota penerima bansos pilihan DPRD
Baca juga: Wagub DKI ancam sanksi berat aparat yang memotong BST
Petugas PT Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga RW 05 di kawasan Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta, Rabu (6/1/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengakui sempat terjadi pemotongan dana BST yang disalurkan oleh Pemprov DKI.

Dia mengatakan, laporan tersebut diterima dari masyarakat dan mendapati seorang oknum RT di wilayah Pemprov DKI Jakarta yang memotong uang BST yang diterima warga.

"Pengaduan dari warga, kami minta kepada lurah untuk mengecek waktu itu, dan lurah melakukan pengecekan lapangan disertai bukti-bukti dan surat pernyataan (pengakuan oknum) di atas meterai," kata Premi.

Namun Premi tidak mau menyebutkan lokasi terjadinya pemotongan dana BST tersebut. Dia mengatakan, kejadian itu hanya ditemukan satu kali dan oknum tersebut sudah diberhentikan sebagai ketua RT.
Baca juga: Anggota DPRD DKI: BST sudah bagus tetapi tetap harus ada perbaikan
Pewarta : Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2021