Pilkada Sabu Raijua, KPU tak menerima surat panggilan sidang di PTUN

Pilkada Sabu Raijua, KPU tak menerima surat panggilan sidang di PTUN

Sejumlah petugas sedang menyortir surat suara dalam Pilkada Sabu Raijua. ANTARA/Bernadus Tokan/aa.

Kupang (ANTARA) - Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Yosafat Koli menjelaskan ketidakhadiran KPU dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terkait Pilkada Sabu Raijua karena KPU tidak menerima surat panggilan sidang.

"KPU tidak mengabaikan persidangan di PTUN. Ketidakhadiran kami di PTUN karena tidak pernah menerima surat undangan untuk mengikuti sidang dengan agenda pemeriksaan persiapan pada Selasa, (2/3) 2021," kata Yosafat Koli kepada ANTARA di Kupang, Jumat.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan pemberitaan pada sejumlah media yang menyebutkan bahwa KPU mengabaikan undangan PTUN untuk menggelar sidang terkait Pilkada Sabu Raijua.

Juru Bicara KPU Sabu Raijua Daud Pau yang dihubungi terpisah menjelaskan, KPU Sabu Raijua selaku tergugat tidak menghadiri sidang perdana karena surat undangan panggilan tidak pernah diterima KPU Sabu Raijua sampai pada Selasa, 2 Maret 2021 Pukul 15.00 Wita.

KPU Sabu Raijua kata dia mendapatkan informasi persidangan lewat mediaonline bahwa ada sidang di PTUN, dan pada saat itu juga anggota KPU Sabu Raijua Agustinus V Mone langsung ke PTUN Kupang untuk mengklarifikasi terkait ketidakhadiran dalam persidangan tersebut.

Di pengadilan itulah baru diketahui bahwa PTUN telah mengirimkan surat panggilan kepada KPU Sabu Raijua melalui PT Pos pada 22 Februari 2021.

KPU Sabu Raijua kemudian mendatangi Kantor Pos Sabu Raijua dan memastikan bahwa yang ada di Kantor Pos Sabu Raijua hanya surat pemberitahuan register perkara tertanggal 16 Februari 2021 dari PTUN Kupang, tetapi surat panggilan sidang tanggal 2 Maret 2021 belum masuk di Kantor Pos Sabu Raijua.

Setelah dilakukan komunikasi dengan Kepala Kantor Pos Sabu Raijua terkait surat masuk dari PTUN Kupang, surat tersebut baru dikirim ke KPU pada Rabu (3/3) atau setelah sidang digelar.

Dalam hubungan dengan itu, KPU berharap agar perlu ada komunikasi yang dilakukan panitera kepada tergugat terkait panggilan persidangan untuk memastikan apakah tergugat telah menerima surat panggilan persidangan atau tidak, mengingat transportasi ke Sabu Raijua terbatas apalagi melalui PT Pos.
Pewarta : Bernadus Tokan
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021