Ahli: Edukasi masif perkuat kepercayaan publik untuk vaksinasi

Ahli: Edukasi masif perkuat kepercayaan publik untuk vaksinasi

Ilustrasi - Vaksin COVID.Ilustrasi (ANTARA)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Sumatera Barat Defriman Djafri mengatakan upaya komunikasi dan edukasi harus dilakukan secara masif dalam rangka memperkuat kepercayaan publik mengikuti vaksinasi untuk pengendalian pandemi COVID-19.

"Kuncinya upaya KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dimasifkan saat sekarang ini, karena pengalaman selama ini di lapangan merupakan tantangan terbesar, pemerintah atau tim satgas (satuan tugas) harus mempersiapkan strategi menjelaskan, baik dari sisi kepercayaan, keamanan, efektivitas dan termasuk KIPI (kejadian ikutan pasca-imunisasi) ke depan," kata Defriman yang juga Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Defriman menuturkan strategi di daerah bisa melibatkan tokoh agama, adat, masyarakat, termasuk ahli yang kompeten dalam menjelaskan, baik dari sisi kepercayaan, keamanan, efektivitas dan termasuk KIPI.

Dengan demikian, kata dia, keragu-raguan untuk menerima vaksin bisa diiminimalkan dan ke depan kepercayaan publik bisa terbangun.

Di sisi lain, menurut Defriman, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga berpengaruh terhadap kepercayaan vaksin COVID-19.

"Ditambah isu karena vaksin dari China, masyarakat juga mempertanyakan kualitas vaksin dari China ini. Ini yang perlu penjelasan informasi yang utuh serta komprehensif dari pemerintah dan ahli kompeten di bidangnya," tutur Defriman.

Menurut dia, jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dilaksanakan dengan baik disertai penegakan hukum atau aturan secara benar, maka akan sangat efektif menurunkan risiko penularan dan kematian.

Bertambahnya kasus COVID-19 di awal Tahun 2021, menurut dia, dikarenakan mobilitas orang yang sangat berkontribusi terhadap peningkatan kasus selama ini.

"Kondisi ini juga membuktikan bahwa protokol kesehatan belum maksimal diterapkan di masyarakat," ujarnya.

Defriman mengatakan pembatasan pergerakan orang merupakan satu-satunya intervensi untuk menekan laju penularan dan kematian ke depan.

Jika protokol kesehatan tidak dilakukan dengan disiplin di lapangan, katanya, maka dapat meningkatkan potensi penularan dan bertambahnya kasus COVID-19 di Tanah Air.

"Mudah-mudahan program vaksinasi cepat diimplementasikan ke depan, dan tahap pertama ini merupakan kunci keberhasilan tahap dua, tiga dan empat ke depan," ujarnya.

Dia berharap vaksinasi dapat efektif dalam memutus mata rantai COVID-19 dan bisa mencapai kekebalan kelompok di masyarakat.
Pewarta : Martha Herlinawati S
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2021