Menteri PPPA: Perempuan bagian pergerakan nasional

Menteri PPPA: Perempuan bagian pergerakan nasional

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak i Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga. (Humas Kemen PPPA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan perempuan merupakan bagian dari pergerakan nasional yang berjuang bagi bangsa untuk lepas dari belenggu penjajahan.

"Seringkali disalahartikan sebagai mother's day, peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember sebenarnya dilatarbelakangi Kongres Perempuan Indonesia pertama 1928 di Yogyakarta," kata Bintang dalam seminar daring dalam rangka menyambut Hari Ibu yang diikuti dari Jakarta, Jumat.

Bintang mengatakan pada kongres tersebut, para perempuan Indonesia berkumpul untuk menyatukan dan menyuarakan hak dan cita-cota serta menciptakan persatuan perkumpulan perempuan di seluruh Indonesia.

Baca juga: Menteri PPPA: Peran perempuan adat diakui secara global

Kongres Perempuan memiliki tujuan mulia untuk membuka jalan seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia agar dapat maju dan menjalankan kewajibannya sebagai Ibu Bangsa yang mampu memberdayakan kaumnya, memajukan bangsa, serta menumbuhkan generasi muda yang berkualitas dan memiliki jiwa nasionalisme.

"Sejarah menunjukkan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan, kebersamaan, gotong royong, dan persatuan dari seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk perempuan," tuturnya.

Upaya mempertahankan kemerdekaan pada masa agresi militer pun menunjukkan peran perempuan sebagai tentara yang ikut turun ke medan pertempuran, sebagai tenaga medis, membuka dapur umum, berpendapat sebagai penulis maupun politisi, hingga ibu rumah tangga yang berusaha menjaga keluarganya.

Baca juga: Kekerasan berbasis gender online jadi sorotan Indonesia-Inggris

"Semua memiliki peran masing-masing untuk memperjuangkan kesatuan dan persatuan bangsa," ujarnya.

Menurut Bintang, Pancasila sebagai identitas bangsa yang mendasari Undang-Undang Dasar 1945 secara menjamin kesetaraan tanpa kecuali, bagi laki-laki maupun perempuan.

Perempuan, yang jumlahnya hampir setengah dari populasi Indonesia, sudah sepatutnya diberikan peran dan manfaat yang sama dalam pembangunan.

"Pada masa yang serba modern ini, peran perempuan tidak berhenti, bahkan tetap sentral dalam berbagai sektor kehidupan. Peran perempuan bagi bangsa tetap lestari dari generasi ke generasi," katanya. 

Baca juga: Menteri PPPA: Konstruksi sosial yang rugikan perempuan harus dihapus
Baca juga: Menteri PPPA harap paslon terpilih ingat penuhi janji kepada rakyat
Pewarta : Dewanto Samodro
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020