Pilkada calon tunggal di Kabupaten Kediri dipantau lima lembaga

Pilkada calon tunggal di Kabupaten Kediri dipantau lima lembaga

Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim. ANTARA Jatim/ Ach

Kediri (ANTARA) - Sebanyak lima lembaga pemantau akan memantau pelaksanaan pemberian hak suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan calon tunggal yang akan digelar serentak, 9 Desember 2020.

"Mereka akan memantau pelaksanaan Pilkada apakah berjalan lancar. Kalau menemukan dugaan lapornya ke Bawaslu," kata Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih (Sosdiklih), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim di Kediri, Selasa malam.

Ia mengatakan lima lembaga pemantau itu antara lain Forsis, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rumah Keadilan, Pilkada Watch, dan Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI). Mereka juga sudah melapor ke KPU Kabupaten Kediri untuk melakukan pemantauan pilkada.

Baca juga: Kemendagri pantau pelaksanaan Pilkada di Medan

Terkait logistik sehari sebelum pemberian hak suara, Rabu (9/12), Nanang mengatakan persiapan juga sudah optimal. Seluruh logistik pilkada juga sudah di PPS. Nantinya, akan diambil oleh KPPS pada Rabu pagi.

Pihaknya juga terus memantau persiapan di TPS termasuk yang akan dikunjungi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Sesuai dengan informasi, Wagub akan berkunjung ke TPS 1 Desa Ngebrak dan TPS 4 Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

"Besok rencananya Wagub ada kunjungan ke TPS. Ini kami memantau persiapannya," kata Nanang.

Ia juga sudah meminta agar KPPS mencari tempat yang aman dalam pendirian lokasi TPS. Terlebih lagi saat ini musim hujan, sehingga TPS juga harus aman dari berbagai ancaman baik bencana.

Selain itu, dalam pendirian lokasi TPS juga harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan harus menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan kursi di luar ruangan demi mencegah kerumunan. Saat ini masih pandemi COVID-19, sehingga protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat.

"Sejak awal kami imbau agar mencari lokasi yang terlindung dari ancaman bencana. Itu sudah kami kondisikan. Meskipun lebih baik di luar (ruang terbuka) ancaman bencana juga harus diperhatikan," kata Nanang.

Ia juga menegaskan, warga sudah diberi surat undangan untuk memilih dalam Pilkada Kabupaten Kediri termasuk diberi jam kedatangan. Namun, ketika warga datang di luar jam yang telah ditentukan juga tetap dilayani.

Baca juga: KPU Makassar musnahkan 9.651 surat suara rusak

"Tidak apa-apa, itu kan hanya untuk menghindari kerumunan. Kami sudah antisipasi dengan membagi jam-nya," ujar dia.

Pilkada di Kabupaten Kediri hanya diikuti calon tunggal yakni calon bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dengan pasangannya calon Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa.

Calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengaku tidak risau dengan adanya deklarasi bumbung kosong yang dilakukan sekelompok orang menjelang Pilkada Serentak, 9 Desember 2020.

Pihaknya mengklaim tingkat pengenalan dirinya dengan pasangannya di pilkada sudah di angka 94 persen. Jumlah itu dari hasil survei internal dan sudah flat tidak bisa bertambah lagi. Sedangkan dari hasil survei di angka 81 persen dan sisanya ada yang tidak menjawab.

Pada masa tenang, Dhito yang juga putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung tersebut mengatakan akan lebih banyak berdoa dan berharap mendapatkan yang terbaik.

"Jika ditakdirkan ya, 9 Desember saya akan memimpin Kabupaten Kediri. Semua saya kembalikan ke Allah SWT bagaimana keputusannya," kata Dhito.

Pilkada Kabupaten Kediri akan diikuti 1.231.512 orang yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Aspirasi mereka akan disalurkan pada 3.311 TPS yang tersebar di 26 kecamatan. (*)

Baca juga: Kodam I/BB siap dukung operasi pengamanan Pilkada di Sumatera Utara
Pewarta : Asmaul Chusna
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020