Polri: Sentra Gakkumdu temukan 3.800 pelanggaran Pilkada

Polri: Sentra Gakkumdu temukan 3.800 pelanggaran Pilkada

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) didampingi Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) dan Evi Novida Ginting (kedua kiri) berbincang dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan) dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kanan) dalam pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (3/12/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

Jakarta (ANTARA) - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menemukan ada 3.800 kasus dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam Pemilu yang semuanya telah diproses.

Rincian ini merupakan data per 30 November 2020 berdasarkan laporan Ketua Sentra Gakkumdu Ratna Dewi sejak bergulirnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"112 kasus sudah sampai tahap penyidikan. Yang paling tinggi (dikenakan) Pasal 188 dan 171, yaitu perbuatan menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Untuk lima provinsi tertinggi yang sudah penyidikan, Sulsel, Maluku Utara, Papua dan Bengkulu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Komisi II DPR: Waspadai praktik politik uang secara terselubung

Mabes Pori bersama Bawaslu dan Gakkumdu mengadakan rapat kerja nasional di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis dalam rangka persiapan akhir pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Rapat dihadiri oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersama beberapa Direktur Bareskrim serta Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.

Menurut Argo, ada beberapa poin pembahasan yang menjadi fokus Polri, Bawaslu dan Kejaksaan yang dalam hal ini tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Bawaslu yakni pada tahapan pemungutan suara antisipasi hoaks, ujaran kebencian dan mengoptimalkan kerja Sentra Gakkumdu dalam sisa tahapan kampanye dan pemungutan suara," kata Argo.

Sementara itu, kata Argo, Kabareskrim Sigit menyampaikan bahwa Polri akan melakukan antisipasi adanya tindak pidana saat tahapan masa tenang hingga penghitungan suara.

Disamping itu, upaya pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan COVID-19 di saat pelaksanaan pilkada serentak ini tetap harus berjalan dan Polri akan melaksanakannya dengan maksimal.

"Tadi Kabareskrim menekankan mengenai kotak suara dan alat lainnya harus tepat waktu dan terjaga dari hal yang tidak diinginkan," tutur Argo.

Baca juga: Kompolnas ingatkan polisi deteksi ancaman jelang pilkada
Baca juga: Pengamat: Debat publik Pilkada Jember tak sekadar urusan menang-kalah
Pewarta : Anita Permata Dewi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020