BPIP: Taat prokes dan bersedia vaksinasi wujud jiwa Pancasila

BPIP: Taat prokes dan bersedia vaksinasi wujud jiwa Pancasila

Sekretaris Utama BPIP Karjono (tengah) saat menjadi pembicara dalam salah satu sesi diskusi kegiatan Institusionalisasi Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan BPIP, di Bandung, Jawa Barat, Jumat.  (Rangga Pandu Asmara Jingga)

Bandung (ANTARA) -
Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono mengatakan masyarakat yang taat terhadap protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 dan bersedia menerima vaksinasi merupakan wujud masyarakat yang berjiwa Pancasila.

"Masyarakat taat menjalankan protokol kesehatan dan mau menerima vaksinasi, itu Pancasila banget," ujar Karjono kepada ANTARA seusai menjadi pembicara dalam salah satu sesi diskusi kegiatan Institusionalisasi Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan BPIP, di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Baca juga: BPIP: Omnibus Law UU Cipta Kerja sejalan dengan Pancasila

Karjono mengatakan bahwa melaksanakan atau menaati sebuah regulasi demi kebaikan bersama, meskipun di dalam regulasi itu tidak tercantum kata Pancasila, tetap merupakan tindakan yang sejalan dengan nilai Pancasila.

"Kita tunduk dan taat pada protokol itu wajib," katanya.

Baca juga: BPIP miliki tugas berat pastikan perundang-undangan sejalan Pancasila

Di sisi lain, kata dia, langkah pemerintah menerbitkan regulasi atau peraturan pada saat keadaan darurat seperti pandemi, juga menandakan pemerintah sudah sejalan dengan Pancasila.

Dia memandang penanganan pandemi saat ini sudah komplit secara regulasi. Presiden selaku Kepala Negara juga telah menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan saat kondisi darurat.

Baca juga: BPIP dorong internalisasi Pancasila sejak penyusunan naskah akademik

Pada tahap ini, kata dia, seluruh kepala daerah juga harus menundukkan diri dan satu komando dengan keputusan Presiden tersebut.

"Dalam arti kondisi emergency, misalnya menyatakan perang saja diambil alih Presiden, menghentikan perkara saja diambil alih Presiden. Jadi terkait kesehatan juga ada hal-hal yang diambil alih Presiden. Itu terkait kewenangan," katanya.
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020