KSP apresiasi kritik perempuan Aceh terkait penanganan COVID-19

KSP apresiasi kritik perempuan Aceh terkait penanganan COVID-19

Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani dalam diskusi dengan sejumlah aktivis perempuan Aceh di Banda Aceh sebagai rangkaian kegiatan verifikasi lapangan KSP. (ANTARA/HO-KSP)

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kritik aktivis perempuan Aceh terkait penanganan COVID-19.

"Catatan kritis teman-teman menjadi masukan bagi pemerintah dalam penanganan pandemi ini," ujar Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodawardhani dalam siaran pers KSP di Jakarta, Kamis.

Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama tokoh perempuan dengan tema 'Upaya Pemerintah dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi bagi Kelompok Perempuan selama Pandemi COVID19' di Banda Aceh.

Diskusi ini sebagai rangkaian dari program KSP Mendengar yang digelar di Provinsi Aceh dari 25 November hingga 28 November 2020.

Diskusi ini dihadiri sejumlah tokoh perempuan antara lain, Asdep Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan UMKM Irene Swa Suryani, Ketua Komunitas Perempuan Cinta Damai Zubaidah, Koalisi Perempuan Indonesia Destika Gilang Lestari, Presidium Balai Syura Suraiya Kamaruzzaman, Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA) Farida Haryani, Aktivis Flower Aceh Riswati, Serta Rasyidah dari Presidium Balaisyura Ureung Inong Aceh.

Kiritk pertama muncul dari Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA) Farida Haryani.

Baca juga: Gubernur Aceh sampaikan perkembangan implementasi MoU Helsinky

Baca juga: KSP-Kemensetneg luncurkan Computer Security Incident Response Team

Dia menyebutkan ada sejumlah bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Terlebih kepada korban konflik dan disabilitas yang tidak pernah selesai.

"Persoalan di Aceh ini yang tidak selesai-selesai karena tidak tepat sasaran, dan miris-nya bagi korban konflik dan disabilitas ini tidak pernah selesai dan terus terjadi," ujar Farida.

Menanggapi hal itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah mensahkan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"UU ini mengeser pola pikir tentang bagaimana memperlakukan kawan-kawan disabilitas tidak hanya sebagai objek yang perlu diberikan bantuan (charity-based). Namun, berbasis pemenuhan hak asasi manusia," ujar Jaleswari.

Sementara, Destika Gilang Lestari dari Koalisi Perempuan Indonesia mengungkapkan kondisi ekonomi kelompok perempuan di Aceh selama masa pandemi bergantung pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 Juta dari Presiden Jokowi.

'Bantuan itu tersebar pada enam kelompok kepentingan yakni ibu rumah tangga, informal (orang yang berjualan, berdagang, bukan kerja tetap), profesional (kerja tetap), pemuda, nelayan, petani. Bantuan itu melalui rekomendasi Dinas Koperasi dan program MEKAR," ungkap Destika.

Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan UMKM Irene Swa Suryani menyebutkan perekonomian Indonesia memang terdampak pandemi COVID-19.

Pada Triwulan II mengalami minus 5,32 persen dan Triwulan 3 mengalami konstraksi sebesar 3.49 persen. Dampak COVID-19 pada UMKM ialah 50 persen UMKM menutup usahanya.

"88 persen Usaha Mikro tidak memiliki kas dan tabungan," ujarnya.

Baca juga: KSP: Pembangunan wilayah harus dapat dirasakan langsung manfaatnya

Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020