Dalam gelaran taklimat media usai penyelenggaraan Bali Democracy Forum Pilar Ekonomi, Jumat, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM dalam pemulihan ekonomi menjadi topik yang diangkat karena demokrasi dan penguatan UMKM saling mendukung satu sama lain, dan tidak ada demokrasi yang dapat tumbuh sehat dan berkesinambungan tanpa adanya kemajuan kesejahteraan UMKM.
“Basis dari demokrasi salah satu pilarnya adalah tentu kesejahteraan konstituen politik dari pendukung sistem demokrasi itu sendiri dan dalam konteks banyak negara, malah seluruh negara di dunia, kontribusi dari UMKM setidaknya 60 persen dalam nilai pendapatan maupun kontribusi penciptaan lapangan kerja,” kata Mahendra.
Salah satu topik yang dibahas dalam forum tersebut yakni terkait dampak pandemi kepada UMKM, di mana para nara sumber yang berasal dari berbagai negara saling bertukar pikiran dan pengalaman. Selain itu, dibahas pula langkah-langkah yang dapat diambil dalam upaya meningkatkan akses UMKM terhadap sumber-sumber pendanaan atau keuangan.
Upaya memperbaiki iklim usaha dan investasi yang dipermudah juga menjadi salah satu isu bahasan guna memastikan hal tersebut tidak menjadi sandungan bagi para pelaku UMKM di masing-masing negara yang turut berpartisipasi dalam acara tahunan tersebut.
“Dalam konteks itu tadi kami pun menyampaikan bahwa diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Lawdi Indonesia maksudnya adalah antara lain menyederhanakan seluruh proses perizinan maupun peraturan yang terkait dengan UMKM sehingga kemudian bisa lebih baik lagi,” papar Wamenlu.
Di samping bahasan terkait regulasi dan akses pendanaan, serta dampak dari pandemi COVID-19 yang hingga kini masih menyebabkan krisis ekonomi di berbagai negara, forum tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan adaptasi digital bagi para pelaku UMKM.
“Bagaimana menggunakan ekonomi digital ataupun industri berbasis teknologi telekomunikasi dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan, baik (dalam segi) bisnis, baik pengiriman, dan pembiayaan dari UMKM,” jelasnya.
Menurut dia, masih banyak yang dapat terus digali terkait pemanfaatan teknologi digital untuk memajukan UMKM.
“Tampaknya Indonesia justru relatif cukup maju dalam hal ini, walaupun kita harus ingat dalam persentase masih banyak yang harus ditingkatkan, kemampuan dan kemahiran UMKM menggunakan basis digital,” lanjutnya.
Bali Democracy Forum (BDF) merupakan acara tahunan yang dimulai pada tahun 2008 dengan tujuan menciptakan arsitektur yang progresif dan demokratis di kawasan Asia-Pasifik.
Pada gelaran yang ke-13 tahun ini, BDF dilakukan dalam format yang berbeda yakni kombinasi pertemuan secara fisik di Bali dan secara virtual akibat pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia, terutama antar-negara. Puncak BDF ke-13 akan dilaksanakan pada 10 Desember mendatang.
Baca juga: BDF sampaikan tiga tantangan membangun ekonomi inklusif
Baca juga: Menlu RI bertemu Menteri Singapura bahas penguatan kualitas SDM
Baca juga: Buka BDF ke-12, Menlu soroti demokrasi inklusif dan kerapuhan negara
Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2020
